Salehuddin Dorong Percepatan Sertifikasi Lahan untuk Pembangunan Pendidikan di Kaltim

Eksistensi.id Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi kendala besar dalam proses sertifikasi lahan yang masih belum berjalan secara efektif.

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pengembangan fasilitas pendidikan yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut.

Salah satu permasalahan utama adalah ketidakpastian status lahan yang digunakan oleh pemerintah provinsi, terutama yang berkaitan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Ketidakjelasan ini menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di Kaltim.

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan keprihatinannya terhadap lambannya proses sertifikasi lahan yang menghambat kemajuan sektor pendidikan di daerah tersebut.

Meskipun sudah ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi, Salehuddin menilai langkah-langkah tersebut belum maksimal dan belum menyelesaikan masalah dengan tuntas.

Ia menyoroti bahwa ketidakjelasan status lahan menghambat pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sekolah.

“Walaupun ada upaya untuk mempercepat sertifikasi, namun hasilnya masih belum optimal dan ini berdampak pada terhambatnya pengajuan anggaran serta pembangunan fasilitas pendidikan,” ujar Salehuddin.

Selain itu, Salehuddin juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan koordinasi antara instansi terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta pemerintah daerah.

Menurutnya, kurangnya sinergi antar instansi ini menjadi salah satu penghambat utama dalam percepatan proses sertifikasi lahan.

Tanpa adanya kolaborasi yang baik antar instansi, masalah sertifikasi lahan akan terus berlarut, sementara kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang layak semakin mendesak.

Sebagai solusi, Salehuddin mengusulkan pembentukan tim khusus atau kelompok kerja (pokja) yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses sertifikasi lahan.

Tim ini akan bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih efisien.

“Jika masalah sertifikasi ini dapat diselesaikan segera, maka kita dapat mempercepat pembangunan sekolah dan membuka unit pendidikan baru yang sangat dibutuhkan di beberapa wilayah,” jelas Salehuddin.

Dengan status lahan yang jelas, proses pengajuan anggaran dan pembangunan fasilitas pendidikan akan berjalan lancar, dan sekolah-sekolah bisa segera memperoleh fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Dia berharap seluruh pihak terkait, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan lembaga lainnya, dapat berkolaborasi untuk segera menyelesaikan masalah ini demi peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim.

“Pendidikan adalah fondasi masa depan, dan kita harus memastikan bahwa setiap anak di Kaltim mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas,” tutup Salehuddin.

Penulis Ainunnisa