Ket foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.
Eksistensi.id Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, memberikan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kualitas transportasi umum guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
Salah satu usulan konkret yang diajukan adalah pengadaan bus sekolah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Deni mengungkapkan bahwa usulan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024, yang mengharuskan pemerintah menyediakan fasilitas transportasi umum, termasuk bus sekolah.
“Melalui pengadaan bus sekolah dalam sistem SIPD, regulasi terbaru dengan jelas mewajibkan pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi umum. Tentunya, hal ini perlu memperhitungkan kondisi infrastruktur jalan, kapasitas anggaran daerah, dan faktor lainnya,” ujarnya pada Selasa (18/2/2025).
Usulan tersebut juga mendukung kebijakan pemerintah yang melarang siswa membawa kendaraan pribadi ke sekolah.
Dalam hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) berharap dukungan dari legislatif agar pengadaan bus sekolah dapat terealisasi di setiap daerah pemilihan (dapil).
Dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, Deni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD agar program ini dapat berjalan dengan lancar.
Selain itu, Deni juga menyoroti pentingnya pembaruan sistem transportasi umum di Samarinda yang saat ini membutuhkan perbaikan.
Ia mengusulkan agar angkutan kota (angkot) digantikan dengan bus berkapasitas lebih besar, yang mampu menampung 25 hingga 45 penumpang.
Lebih lanjut, Deni mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk segera melakukan kajian terkait pengadaan transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT).
Menurutnya, uji coba operasional BRT dapat dimulai di empat koridor utama, seperti kawasan Sungai Kunjang, Samarinda Utara, dan Palaran, yang memiliki jarak tempuh cukup jauh serta tingkat kepadatan tinggi pada jam sibuk.
“Uji coba BRT dapat dimulai di jalur-jalur utama. Kepadatan lalu lintas biasanya terjadi pada pagi hari hingga pukul 09.00 dan kembali meningkat pada jam pulang sekolah atau kerja. Ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan di kota,” jelasnya.
Deni berharap agar program pengadaan transportasi ini dapat dirancang dengan baik sehingga segera dapat direalisasikan.
Ia juga menilai bahwa subsidi pemerintah untuk transportasi massal akan sangat membantu masyarakat, terutama para pelajar yang menghadapi biaya transportasi yang cukup tinggi.
“Subsidi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum serta mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kami mendukung penuh upaya peningkatan fasilitas transportasi di Samarinda agar masyarakat dapat menikmati manfaatnya secara maksimal,” tandasnya.
Penulis: Nisnun
Editor: Redaksi Eksistensi