Optimalisasi Pengelolaan Parkir di Teras Samarinda, DPRD Dorong Sistem Terpadu

Eksistensi.id Samarinda – Maraknya praktik parkir liar di kawasan Teras Samarinda menjadi perhatian serius bagi DPRD Kota Samarinda.

Anggota Komisi III DPRD, Andriansyah, menekankan perlunya sistem pengelolaan parkir yang lebih terintegrasi, dengan melibatkan partisipasi warga setempat agar menciptakan ketertiban serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Meskipun area parkir resmi telah tersedia, kenyataannya praktik parkir liar masih banyak terjadi dan sulit dikendalikan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda telah melakukan berbagai upaya penertiban, tetapi langkah-langkah tersebut belum mampu secara signifikan mengurangi jumlah kendaraan yang diparkir sembarangan.

Kehadiran lahan parkir resmi pun tidak otomatis menghilangkan keberadaan juru parkir ilegal yang terus beroperasi tanpa pengawasan yang memadai.

Merespons hal ini, Andriansyah menekankan pentingnya penerapan sistem parkir yang lebih sistematis dan terpadu.

“Kami di DPRD siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam merancang sistem pengelolaan parkir yang lebih baik. Tidak hanya menyangkut persoalan parkir, tetapi juga terkait pengelolaan lalu lintas di Kota Samarinda secara keseluruhan,” ujarnya pada Senin (24/2/2025).

Ia menilai bahwa keberadaan parkir liar bukan hanya dipengaruhi oleh keterbatasan lahan, tetapi juga lemahnya penerapan regulasi.

Dengan adanya sistem yang lebih jelas dan terstruktur, pengelolaan parkir dapat berjalan lebih tertib serta tidak merugikan masyarakat.

Selain regulasi yang lebih ketat, Andriansyah mengusulkan agar pengelolaan parkir turut memberdayakan warga setempat yang membutuhkan pekerjaan.

“Mengapa tidak melibatkan warga sekitar yang sedang menganggur dalam pengelolaan parkir? Sebagian pendapatan dapat dialokasikan untuk kas RT, sementara sisanya menjadi sumber penghasilan mereka. Dengan demikian, sistem parkir akan lebih terorganisir dan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.

Ia juga menyoroti peran DPRD dalam berbagai aspek tata kelola kota, termasuk pengelolaan sampah, kemacetan, dan lalu lintas. Dengan penerapan regulasi yang lebih jelas, diharapkan permasalahan parkir liar di Samarinda dapat lebih terkendali.

Ke depannya, Andriansyah berharap adanya kerja sama yang lebih erat antara DPRD dan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan parkir yang lebih baik.

“Hubungan antara DPRD dan pemerintah harus berbasis kolaborasi. Jika tujuan utama adalah pembangunan kota, maka mari kita bekerja sama mewujudkannya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga turut aktif dalam mencari solusi konkret.

“Lebih baik kita bersama-sama merumuskan solusi nyata, bukan sekadar saling menyalahkan, tetapi benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” pungkas politisi Partai Demokrat tersebut.

Penulis: Ainun | Editor: Redaksi Eksistensi