Eksistensi.id Samarinda – Kualitas infrastruktur di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Anggota Komisi IV, Anhar, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk membenahi sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan agar keluhan masyarakat tidak terus berulang.
Anhar menyoroti sejumlah proyek jalan yang baru selesai dibangun, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
Menurutnya, perencanaan yang kurang matang menjadi faktor utama di balik permasalahan tersebut.
“Masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji. Jangan sampai proyek pembangunan jalan hanya bertahan dalam waktu singkat atau mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaannya,” ujarnya pada Selasa (25/2/2025).
Selain itu, Anhar juga mengkritik kurangnya koordinasi antarinstansi terkait yang berdampak pada lambannya penyelesaian proyek.
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Jalan yang baru selesai dibangun seharusnya tidak langsung mengalami perbaikan berulang. Masalah ini bukan hanya terkait dengan efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut,” tegasnya.
Sebagai politikus dari PDIP, Anhar menilai bahwa perencanaan infrastruktur yang tidak maksimal justru menyebabkan pemborosan anggaran.
“Jika sejak awal perencanaan dilakukan secara matang, maka kita tidak perlu terus-menerus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan yang baru saja dibangun,” tambahnya.
Ia berharap Pemkot Samarinda lebih serius dalam menangani permasalahan infrastruktur.
Menurutnya, kualitas pembangunan tidak hanya harus memenuhi standar teknis, tetapi juga harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Pengawasan terhadap proyek infrastruktur harus lebih diperketat. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas yang layak, dan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkannya,” pungkasnya.
Penulis Nisnun Editor Redaksi Eksistensi