Eksistensi.id, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyatakan dukungannya terhadap program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) dan Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada transparansi anggaran serta evaluasi yang dilakukan secara berkala dan objektif.
Menurut Ismail, program CKG merupakan langkah tepat dalam mendorong pendekatan preventif di sektor kesehatan. Ia menilai deteksi dini melalui layanan skrining kesehatan gratis dapat mengurangi beban masyarakat dan mencegah biaya pengobatan yang lebih besar di kemudian hari.
“Pencegahan jauh lebih efisien daripada pengobatan saat kondisi sudah parah. Program ini bisa menjadi solusi untuk menekan angka penyakit kronis di masyarakat,” ujar Ismail.
Ia juga menyebutkan bahwa program ini berpotensi mengurangi tekanan terhadap BPJS Kesehatan yang selama ini lebih banyak membiayai pengobatan penyakit tidak menular. Dengan skrining dini, potensi penghematan anggaran sangat besar karena penyakit bisa dicegah sebelum mencapai tahap serius.
Sementara itu, terkait program MBG yang telah diterapkan di sejumlah sekolah di Samarinda, Ismail menilai kebijakan tersebut penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Pemenuhan gizi secara rutin diyakini mampu meningkatkan kesehatan serta kemampuan belajar siswa.
Dalam pelaksanaannya, Ismail juga menyoroti keberadaan Sarjana Penggerak Pembangunan Inklusif (SPPI) sebagai koordinator dapur sehat. Menurutnya, selama kehadiran mereka memberi dampak langsung ke masyarakat, maka kebijakan ini sah-sah saja.
“Efisiensi bukan hanya soal memangkas anggaran, tapi bagaimana mengalihkan alokasi dana ke sektor yang benar-benar bermanfaat bagi publik,” tegasnya.
Meski mendukung sepenuhnya, Ismail mengingatkan bahwa program ini harus dilengkapi dengan sistem evaluasi yang jelas. Ia menekankan perlunya pengawasan yang ketat agar implementasi program tidak menyimpang dari tujuan utama.
“Evaluasi berkala harus menjadi bagian dari program ini agar pelaksanaannya tetap berada di jalur yang benar dan terus berkembang ke arah yang lebih baik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan. Menurutnya, kolaborasi ini akan memastikan manfaat program dapat dirasakan secara merata.
“Pelaksanaan program harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan agar benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan efektif,” tutup Ismail.(adv/nurfa)