Penertiban Pasar Subuh Samarinda Tuai Kritik, DPRD Minta Pemkot Utamakan Pendekatan Kemanusiaan

Eksistensi.id, Samarinda – Penertiban kawasan Pasar Subuh Gang 3 Jalan Yos Sudarso, Samarinda, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada Jumat pagi (9/5/2025), menuai respons beragam dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan antara aparat keamanan dan pedagang yang menolak untuk dipindahkan, menimbulkan pro dan kontra di tengah publik.

Menanggapi insiden tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husein, menyatakan keprihatinannya terhadap cara pendekatan yang digunakan Pemkot dalam proses penertiban.

Ia menegaskan bahwa langkah penataan kota tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, terutama terhadap para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas pasar tersebut.

“Bagaimanapun juga, para pedagang itu adalah warga kita sendiri yang sedang berjuang menghidupi keluarganya. Pendekatan yang kita pilih seharusnya mencerminkan empati, bukan kekuasaan,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti sikap aparat di lapangan yang dinilai kurang manusiawi. Ia mengingatkan bahwa tindakan kasar dalam penertiban bisa meninggalkan luka sosial yang dalam dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jika yang kalian hadapi itu lebih tua, anggap mereka orang tua sendiri. Jika sebaya, anggap saudara. Kalau lebih muda, bayangkan itu adik atau anakmu. Satu saja dari mereka merasa tersakiti, saya sebagai wakil rakyat merasa ikut terluka,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sani menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan konsisten antara pemerintah dan para pedagang sebelum melakukan penataan.

Ia menyarankan agar Pemkot mengedepankan dialog sebagai sarana membangun pemahaman dan kesepakatan bersama.

“Niat baik pemerintah dalam menata kota harus dikawal dengan cara yang juga baik, agar tidak menimbulkan resistensi di lapangan. Dialog tidak boleh berhenti,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendesak Pemkot Samarinda agar mengevaluasi metode pendekatan dalam setiap proses penertiban ke depan. Pendekatan persuasif dan berbasis dialog, menurutnya, akan jauh lebih efektif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

“Saya yakin, dengan mendahulukan rasa dan pendekatan persuasif, program pemerintah bisa berjalan tanpa mencederai kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.(ADV)

Penulis : Dita | Editor: Eka Mandiri