Eksistensi.id, Samarinda– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mulai menyoroti sejumlah program besar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2024.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pengelolaan anggaran besar akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi lebih mendalam.
“Fokus utama kami adalah memastikan implementasi program sesuai dengan perencanaan awal, serta benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Deni.
Deni menyebut bahwa salah satu prioritas evaluasi yakni efisiensi pelaksanaan proyek multiyears program lintas tahun yang menelan anggaran besar.
Menurutnya, proyek semacam ini harus selesai tepat waktu dan memberikan manfaat riil bagi warga Samarinda.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti persoalan ketergantungan APBD terhadap dana pusat. Ia menilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal dan menjadi tantangan serius untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
“Kinerja pajak dan retribusi harus ditingkatkan. Harapan kami, ke depan porsi PAD terhadap total APBD bisa tumbuh signifikan, sehingga pembangunan bisa berjalan lebih berkelanjutan tanpa bergantung penuh pada dana transfer,” jelasnya.
Pansus LKPJ DPRD Samarinda dijadwalkan melakukan pendalaman bersama sejumlah OPD terkait dalam waktu dekat.
“Langkah ini dilakukan demi memastikan anggaran yang telah dikucurkan benar-benar digunakan secara transparan dan tepat sasaran,” tutupnya. (ADV)
Penulis : Dita | Editor: Redaksi eksistensi