Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahrudin menyebut Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai wilayah strategis dalam mendukung program swasembada pangan di daerah.
Menurutnya, Kukar memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan cocok dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan Kaltim.
“Kukar memang memiliki lahan pertanian yang sangat penting. Bahkan Gubernur sudah berdiskusi dengan saya dan Ketua Komisi IV DPR RI, Zulkifli Hasan, di Tenggarong Seberang untuk mendorong pengembangan pertanian skala besar, selain di Penajam Paser Utara (PPU),” ujarnya.
Tak hanya Kukar, Ayyub juga menyoroti PPU sebagai wilayah potensial yang memiliki hamparan daratan luas, sehingga ideal dijadikan lahan pertanian produktif.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menargetkan pemanfaatan lahan-lahan kritis, termasuk eks tambang, untuk diubah menjadi lahan pertanian. Sejumlah pengusaha pertambangan pun telah diajak berdiskusi untuk mendukung langkah ini.
“Kami ingin lahan-lahan bekas tambang yang kritis bisa direklamasi dan dimanfaatkan kembali, terutama untuk pertanian. Namun kami juga sadar, proses reklamasi ini punya tantangan tersendiri,” jelasnya.
Karena itu, pemetaan lahan menjadi langkah penting. Lubang-lubang bekas tambang yang dinilai sulit untuk direklamasi, kata Ayyub, bisa dialihkan fungsinya, misalnya sebagai kawasan wisata atau dimanfaatkan untuk tujuan lain yang sesuai.
“Masalah reklamasi ini memang tidak sederhana. Beberapa kasusnya bahkan sedang dalam proses hukum. Ini menjadi perhatian serius kami di DPRD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ayyub menyampaikan bahwa DPRD Kaltim bersama Pemprov terus menggelar rapat kerja guna merespons berbagai temuan di lapangan dan mempercepat pelaksanaan program swasembada pangan.
Ia menekankan bahwa percepatan ini penting agar persoalan lama tidak terus berulang.
“Kalau tidak ada langkah cepat, bisa jadi masalah yang muncul lima tahun lalu akan tetap jadi persoalan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung efisiens anggaran melalui program pendidikan seperti Politeknik Gratis dan Jogja Politeknik (Jospol), yang menurutnya bisa menghemat anggaran signifikan.
Dana tersebut bisa dialihkan untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami akan terus mendorong sinergi dengan Pemprov agar sektor pertanian ini benar-benar menjadi tulang punggung pembangunan daerah,” pungkasnya.(ADV)
Penulis: Nurfa | Editor: y noni








Users Today : 194
Users Yesterday : 806
Views Today : 544
Total views : 447541
Who's Online : 3
