Hasanuddin Mas’ud Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Terpencil

Eksistensi.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak di kawasan pedalaman.

Menurutnya, daerah-daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat minim mendapatkan perhatian dalam hal penanganan kasus kekerasan.

“Banyak wilayah pelosok yang tidak memiliki akses ke layanan pendampingan atau pelaporan. Di sinilah negara sering kali absen,” ujar Hasanuddin.

Ia menilai, fenomena tingginya laporan kekerasan di kota besar bukan hanya mencerminkan kondisi sosial perkotaan, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan sudah relatif berjalan.

Hal itu tidak terjadi di daerah terpencil, di mana korban sering kali memilih diam karena tidak tahu harus melapor ke mana, atau takut dengan stigma sosial yang masih kental.

“Jangan sampai kita tertipu angka. Banyak kasus di pedalaman tidak tercatat karena fasilitas tidak tersedia dan korban merasa tidak punya tempat berlindung,” jelasnya.

Hasanuddin menyoroti kurangnya petugas lapangan, terbatasnya sosialisasi, dan belum adanya pos layanan kekerasan yang menjangkau desa-desa jauh sebagai hambatan mendasar.

Ia mendesak adanya pendekatan yang lebih adaptif, sesuai karakteristik wilayah.

“Pendekatan kota tidak bisa diterapkan di desa. Dibutuhkan strategi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh lokal agar korban merasa aman,” tegas politisi asal Partai Golkar itu.

Ia juga mendorong agar anggaran yang tersedia dioptimalkan untuk membangun sistem perlindungan yang lebih merata. Tak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari aspek edukasi dan penguatan mental masyarakat untuk mencegah dan melawan kekerasan sejak dini.

Meski mengapresiasi dukungan dana dari pusat yang telah disalurkan ke beberapa titik di Kaltim, Hasanuddin berharap distribusi program perlindungan diperluas hingga ke wilayah yang belum tersentuh.

“Kita tidak boleh membiarkan satu pun anak atau perempuan di Kaltim hidup dalam ketakutan. Pemerintah harus hadir hingga ke sudut paling jauh provinsi ini,” pungkasnya.(ADV)

penulis : Nurfa | Editor: Redaksi eksistensi