Eksistensi.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), yang masih menjadi dua daerah dengan capaian IPM terendah di Kaltim.
“IPM rendah harus jadi perhatian utama. Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik. Pendidikan dan kesehatan harus jadi prioritas,” tegas Ekti.
Data terbaru mencatat IPM Kubar berada di angka 74,76, sementara Mahulu bahkan lebih rendah di posisi 70,79.
Kondisi ini, menurut Ekti, menunjukkan urgensi percepatan pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh dan merata.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan visi gubernur Kaltim melalui program Gratispol, yang memberikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis.
Program ini, kata Ekti, harus benar-benar menjangkau daerah-daerah tertinggal seperti Mahulu dan Kubar.
“Gratispol jangan hanya berhenti di kota-kota besar. Harus menyentuh langsung wilayah pinggiran. Pemerintah provinsi juga sudah merancang sekolah unggulan dan rumah sakit untuk daerah itu. Ini harus segera direalisasikan,” ujarnya.
Menurut Ekti, pembangunan infrastruktur tidak akan membawa dampak signifikan jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas manusianya.
Ia menekankan bahwa manusia yang sehat dan terdidik adalah kunci dari kemajuan daerah.
“Infrastruktur penting, tapi percuma kalau manusianya tertinggal. Harus sehat dulu, baru bisa pintar. Dan itu sudah mulai dikerjakan dari level provinsi,” katanya.
Lebih lanjut, Ekti mengingatkan agar kepala daerah memahami betul kondisi masyarakat sebelum menyusun prioritas pembangunan.
Ia menyayangkan jika kebijakan daerah hanya mengejar proyek fisik tanpa mempertimbangkan indikator kualitas penduduk.
“Kepala daerah harus memperhatikan angka-angka ini. Kalau SDM-nya tertinggal, kita akan jalan di tempat terus,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan IPM, DPRD Kaltim telah mendorong percepatan pembangunan rumah sakit di Kubar dengan lahan seluas 20 hingga 30 hektare yang disebut sudah dibebaskan.
Fasilitas pendidikan unggulan juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Sudah waktunya kita benar-benar fokus pada pembangunan SDM. Jangan sampai Mahulu dan Kubar terus-menerus tertinggal,” tutup Ekti.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi eksistensi