H. Baba Soroti Daya Tampung SMA/SMK di Balikpapan, Dorong Penambahan Sekolah Negeri

Eksistensi.id Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim serta para kepala cabang wilayah, Selasa (10/6/2025), untuk membahas kesiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim,H Baba, menyoroti ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dan daya tampung sekolah menengah atas di Kota Balikpapan. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu penyebab banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Saat ini, proporsi siswa yang tertampung di SMA dan SMK negeri hanya sekitar 51 persen. Maka yang 49 persen itu nanti diarahkan ke sekolah swasta,” ujarnya.

H baba menambahkan bahwa pihak swasta juga perlu dilibatkan aktif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kerja sama dengan pemerintah.

Keterbatasan ruang belajar (rumbel) dan jumlah sekolah menjadi kendala utama di Balikpapan. Sebagai solusi, DPRD Kaltim telah mengusulkan pembangunan dua SMA baru serta pengembangan SMK Negeri 5 Balikpapan yang memiliki lahan seluas 16 hektare.

“Di Balikpapan kita ada lahan 16 hektare di lokasi SMK 5. Itu akan kita kembangkan untuk penambahan rumbel atau bahkan membangun sekolah baru,” jelasnya.

Meskipun secara umum di wilayah Kaltim daya tampung sekolah dianggap cukup, persoalan lebih sering muncul karena kecenderungan siswa hanya memilih sekolah-sekolah tertentu yang dianggap unggulan.

“Kalau seluruh lulusan SMP atau madrasah dibagi merata, sebenarnya semua bisa tertampung. Tapi anak-anak kita maunya masuk ke sekolah tertentu. Ini yang jadi masalah juga,” terangnya.

Terkait sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), Komisi IV DPRD Kaltim memastikan bahwa semua jalur pendaftaran seperti domisili, reguler, hingga prestasi akan diawasi ketat.

“Kami pastikan pelaksanaan PPDB sesuai dengan empat jalur yang sudah ditentukan. Jalur domisili kemungkinan akan berkembang menjadi lebih dari 30 persen, karena kami ada spare 5 persen untuk antisipasi,” katanya.

Lebih lanjut, Komisi IV berencana melakukan monitoring langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk memastikan pelaksanaan PPDB berjalan sesuai prosedur.

“Kami tidak akan turun ke lapangan sebagai satu rombongan komisi. Nantinya setiap anggota akan kembali ke dapilnya masing-masing untuk melakukan pemantauan,” pungkasnya.

Saat ini, di Balikpapan hanya terdapat sembilan SMA dan tujuh SMK, di mana satu SMK masih dalam proses pembangunan. Sementara di Kutai Timur (Kutim), penambahan sekolah juga sedang direncanakan sebagai upaya mengatasi keterbatasan daya tampung.

Pewarta Dani R editor Redaksi eksistensi