Anhar Minta Pemerataan Anggaran Sekolah, Soroti Ketimpangan Fasilitas Pendidikan di Samarinda

Eksistensi.id, Samarinda — Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, kembali menyoroti ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara kawasan pusat kota dan wilayah pinggiran.

Dari total anggaran pembangunan fisik sekolah tahun 2025 yang mencapai Rp317 miliar, Kecamatan Palaran yang merupakan daerah pemilihannya hanya menerima sekitar Rp10 miliar. Dana itu hanya cukup untuk membangun satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama.

“Kami melihat ada distribusi anggaran yang tidak proporsional. Padahal wilayah pinggiran seperti Palaran justru sangat membutuhkan perhatian, terutama dari sisi infrastruktur sekolah,” kata Anhar, Sabtu (21/6/25).

Ia membandingkan alokasi anggaran untuk sekolah di pusat kota yang dinilai sangat besar, bahkan mencapai puluhan hingga ratusan miliar. Sementara sekolah-sekolah di pinggiran masih bergulat dengan keterbatasan ruang belajar, sarana pendukung, dan layanan pendidikan yang belum memadai.

“SMP Negeri 50 misalnya, kondisinya masih jauh dari standar. Sementara sekolah lain seperti SMPN 16 bisa mendapatkan anggaran besar untuk pembangunan. Ini tidak seimbang,” tambahnya.

Lebih dari sekadar infrastruktur, Anhar menilai kesenjangan ini berdampak pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia menyebut banyak orang tua di kawasan pinggiran terpaksa mendaftarkan anak ke sekolah-sekolah favorit di pusat kota karena merasa tidak punya pilihan yang setara di sekitar tempat tinggal mereka.

“Ketimpangan ini menimbulkan kecenderungan migrasi siswa ke sekolah favorit, yang ujung-ujungnya menciptakan persoalan baru dalam sistem zonasi,” ujarnya.

Ia pun meminta Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Dinas Pendidikan, untuk menyusun skema alokasi anggaran yang lebih adil dan berpihak pada pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, semua wilayah berhak atas fasilitas pendidikan yang layak, tanpa harus tergantung pada lokasi geografis.

“Kalau kualitas dan fasilitas merata di setiap kecamatan, masyarakat tidak akan merasa terpaksa memindahkan anak-anak mereka jauh dari rumah. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal keadilan,” pungkas Anhar.(ADV)