Agusriansyah Soroti Lambannya Proyek Infrastruktur di Sandaran, Minta Kontraktor Dievaluasi

Eksistensi.id, Samarinda — Pembangunan infrastruktur dasar di Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agusriansyah Ridwan, menyoroti persoalan implementasi proyek yang dinilai masih jauh dari harapan, meskipun komitmen politik dari pemerintah daerah sudah cukup kuat.

Menurut Agusriansyah, hambatan utama bukan terletak pada perencanaan, melainkan pada pelaksanaan teknis di lapangan. Ia menilai banyak proyek mengalami keterlambatan karena kinerja pihak ketiga yang tidak maksimal.

“Persoalannya bukan pada perencanaan, tetapi pada pelaksanaan. Pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, tidak optimal menjalankan tanggung jawabnya. Ini berdampak pada masyarakat yang sudah lama menanti infrastruktur dasar,” tegas Agusriansyah, Minggu (29/6/25).

Agusriansyah menyebut Kecamatan Sandaran sebagai salah satu wilayah dengan kebutuhan paling mendesak akan infrastruktur. Kondisi jalan rusak, keterbatasan listrik, hingga kesulitan air bersih, menurutnya, masih menjadi wajah sehari-hari warga setempat.

Namun demikian, Agusriansyah tetap mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutim di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman, yang terus mendorong percepatan pembangunan lewat skema anggaran tahun jamak (multi years).

“Saya mengapresiasi upaya Pemkab Kutim yang tetap konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur di Sandaran, bahkan dengan penambahan anggaran tahun ini. Ini bentuk keseriusan menghadirkan pemerataan pembangunan,” ucapnya.

Salah satu proyek yang disorot adalah pembukaan akses jalan sepanjang 17,47 kilometer dari Desa Manubar ke Tanjung Mangkalihat. Proyek ini dirancang untuk memanfaatkan lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga tidak mengganggu kawasan hutan lindung.

Agusriansyah memandang inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam membuka keterisolasian Sandaran. Ia menyambut baik rencana pembukaan badan jalan yang dijadwalkan terlaksana tahun ini, dengan pengerasan jalan akan menyusul melalui APBD tahun berikutnya.

“Ini bukan hanya soal pembangunan jalan. Ini soal keadilan akses. Jika Sandaran tetap terisolasi, maka pembangunan di Kaltim belum bisa dikatakan merata,” tegasnya.

Ia pun mendesak agar Pemkab Kutim lebih selektif dalam menunjuk mitra kerja pelaksana proyek. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kontraktor perlu dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan serupa di masa mendatang.

“Kalau memang ada pihak yang tidak menjalankan tugas dengan benar, harus dievaluasi. Jangan sampai anggaran besar, tapi hasilnya tidak dirasakan rakyat,” tutup Agusriansyah.(ADV)