Firnadi Dukung Inisiatif Pabrik Sampah Kaltim, Dorong Sinergi Pemprov dan Kabupaten/Kota

Eksistensi.id, Samarinda — Wacana pembangunan pabrik pengelolaan sampah di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sambutan positif dari DPRD.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai rencana ini sebagai langkah strategis dalam mengatasi krisis pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang ekonomi hijau di tingkat lokal.

Menurut Firnadi, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produksi sampah yang terus meningkat setiap hari dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

“Persoalan sampah ini tidak bisa ditangani sendiri oleh kabupaten atau provinsi. Butuh sinergi agar pengelolaannya tidak hanya menjadi beban, tapi juga menghasilkan manfaat,” ungkapnya, Minggu (29/6/25).

Firnadi mengapresiasi gagasan menghadirkan pabrik pengolahan sampah, termasuk pengolahan plastik, yang dinilai memiliki potensi menciptakan nilai tambah bagi daerah.

Menurutnya, pendekatan ini jauh lebih progresif dibanding sekadar memilah dan mengumpulkan sampah sebagaimana yang selama ini dikenal melalui program bank sampah.

“Kalau kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yakni mengolah hingga menghasilkan nilai ekonomi, maka akan sangat berdampak. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga kesejahteraan,” ujarnya.

Terkait pendanaan, ia menyarankan skema bantuan keuangan (bankeu) sebagai solusi realistis mengingat pengelolaan sampah adalah kewenangan kabupaten/kota.

Dalam skema ini, Pemprov bisa mengambil peran sebagai inisiator pembangunan pabrik, sementara pemerintah kabupaten/kota fokus pada penyediaan lahan dan operasional teknis.

“Pemprov bisa membangun, kabupaten/kota menyediakan lahannya dan menjamin pasokan sampah. Skema seperti ini memungkinkan untuk direalisasikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Firnadi membuka ruang bagi pelibatan BUMD atau Perusda sebagai operator. Model bisnis seperti ini dinilainya akan mempercepat proses industrialisasi pengelolaan limbah, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

“Pola kerja sama bisa beragam, termasuk melibatkan BUMD. Yang penting ada kejelasan sistem dan tanggung jawab antar pihak,” tambahnya.

Dengan dukungan politik dan perencanaan lintas sektor yang matang, Firnadi yakin inisiatif ini bisa menjelma menjadi program andalan pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi sirkular di Kaltim.

“Kalau semua pihak bergerak bersama, kita bukan hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga menciptakan peluang ekonomi baru,” pungkasnya.(ADV)