Legislator PKS Nilai Program Umrah Gratis sebagai Instrumen Pemerataan Manfaat Kebijakan Publik

Eksistensi.id, Samarinda – Program perjalanan ibadah gratis yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai tidak hanya sebagai penghargaan spiritual, tetapi juga sebagai wujud konkret dari pemerataan akses terhadap manfaat kebijakan publik khususnya bagi kelompok pekerja informal yang selama ini cenderung terabaikan.

Hal ini disampaikan oleh Agusriansyah Ridwan, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim, saat menanggapi program Gratispol yang salah satu komponennya adalah pemberangkatan umrah dan perjalanan religi gratis bagi para penjaga rumah ibadah lintas agama.

“Ini adalah bentuk keberpihakan anggaran kepada mereka yang selama ini bekerja dalam senyap. Negara hadir untuk memberi kesempatan yang setara menikmati program pembangunan,” tegas Agusriansyah, Minggu (29/6/25).

Ia menyebut, marbot masjid dan penjaga rumah ibadah lainnya merupakan kelompok yang sering luput dari skema insentif sosial, padahal peran mereka sangat strategis dalam menjaga harmoni dan ketertiban sosial berbasis keimanan.

Pada tahap awal, program ini menyasar 691 marbot masjid dan 189 penjaga rumah ibadah non-Muslim, yang akan diberangkatkan ke tempat ibadah masing-masing. Pemerintah juga menetapkan target jangka panjang hingga tahun 2030, dengan total penerima manfaat lebih dari 4.000 orang.

Lebih jauh, Agusriansyah menilai program ini harus diposisikan dalam kerangka politik afirmatif memberikan prioritas kepada kelompok dengan akses terbatas terhadap fasilitas publik dan insentif kesejahteraan.

“Kalau sebelumnya hanya kelompok formal yang sering menikmati fasilitas negara, sekarang giliran pekerja spiritual dan sosial yang mendapat afirmasi. Ini contoh praktik keadilan sosial yang patut diapresiasi,” ujarnya.

Ia juga menilai langkah ini bisa menjadi inspirasi untuk kebijakan afirmatif lainnya di sektor pendidikan, ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Agusriansyah berharap agar keberlanjutan program tidak tergantung pada dinamika politik, tetapi dikawal secara regulatif dan didukung penuh oleh DPRD sebagai representasi rakyat.

“Kita berharap ini menjadi warisan kebijakan yang membumi. Bukan hanya populer, tapi berdampak dan berkeadilan,” pungkasnya.(ADV)