Fadly Himawan Soroti Pentingnya Transparansi dan Prioritas dalam Program Seragam Gratis GratisPol

Eksistensi.id, Samarinda — Program pendidikan gratis yang diluncurkan melalui kebijakan “GratisPol” oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mendapat sorotan dari DPRD Kaltim, khususnya terkait efektivitas dan transparansi implementasinya di lapangan.

Anggota DPRD Kaltim, Fadly Himawan, menyatakan bahwa kebijakan pembagian seragam gratis bagi peserta didik harus disertai kejelasan teknis dan strategi pelaksanaan yang tepat agar tidak justru menimbulkan kesenjangan baru di tengah masyarakat.

“Kita semua mendukung upaya meringankan beban orang tua murid. Tapi program ini tidak cukup hanya dengan niat baik. Harus jelas teknis dan siapa yang benar-benar berhak menerima,” ujar Fadly, Minggu (29/6/25).

Fadly menyoroti bahwa banyak sekolah memiliki lebih dari satu jenis seragam, mulai dari seragam nasional, pramuka, batik, hingga olahraga. Namun, belum ada kejelasan dari pemerintah provinsi mengenai item mana yang akan ditanggung sepenuhnya oleh anggaran daerah.

“Kalau hanya satu atau dua jenis seragam yang digratiskan, harus ada kejelasan. Jangan sampai orang tua sudah mengharapkan semua, tapi ternyata hanya sebagian,” jelasnya.

Ia menambahkan, kejelasan ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Menurut Fadly, transparansi dan komunikasi terbuka mengenai kriteria penerima, jenis bantuan, dan skema distribusi harus dilakukan secara menyeluruh.

“Tanpa informasi yang utuh dan sosialisasi yang masif, kebijakan sebagus apa pun bisa jadi bumerang,” katanya.

Fadly juga menyinggung pentingnya penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan penguatan koordinasi lintas instansi, terutama antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sebagai ujung tombak implementasi.

Ia khawatir tanpa koordinasi yang solid, distribusi seragam bisa mengalami keterlambatan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil siswa di masing-masing wilayah.

“Ini soal manajemen lapangan. Harus ada mekanisme pendataan yang kuat agar tidak ada anak yang terlewat, apalagi yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa efektivitas program GratisPol bukan hanya diukur dari peluncuran simbolisnya, tetapi dari bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata.

“Kebijakan publik yang baik adalah yang bisa dirasakan langsung dampaknya, bukan hanya jadi headline,” tuturnya.

Program seragam gratis dalam skema GratisPol merupakan bagian dari janji kampanye yang kini mulai direalisasikan.

“Namun, keberlanjutannya akan sangat bergantung pada kesiapan struktur pendukung dan sensitivitas pemerintah terhadap dinamika di lapangan,” tandasnya.(ADV)