Eksistensi.id, Samarinda– Di tengah dinamika Kalimantan Timur (Kaltim) yang bersiap menyandang status sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), peran Polri dalam menjaga stabilitas dan ketertiban semakin disorot.
Bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-78 hari ini, Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan pentingnya reformasi pendekatan kepolisian agar lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap tantangan baru di wilayah strategis nasional tersebut.
Menurut Salehuddin, transformasi besar yang tengah berlangsung di Kaltim bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menuntut kesiapan sosial, keamanan, dan pelayanan publik yang kuat. Dalam konteks ini, Polri memegang peran vital sebagai garda terdepan pengamanan dan penjaga stabilitas.
“Harapan saya, dengan Hari Bhayangkara ini, Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara harus lebih tertib dan aman. Keamanan dan ketertiban harus benar-benar bisa dikendalikan,” ujar politisi Partai Golkar itu, Selasa (1/7/2025).
Ia menambahkan, posisi Polri di tengah masyarakat tidak boleh hanya sebatas penegak hukum. Kepolisian, kata dia, harus menjadi bagian dari kehidupan sosial warga—hadir dalam keseharian, dekat dengan masyarakat, dan memberi rasa nyaman.
“Kita harap kepolisian tetap menjadi bagian dari masyarakat. Bukan institusi yang jauh dari rakyat, tapi yang benar-benar mengayomi dan memberi rasa nyaman, khususnya di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Salehuddin juga mendorong agar kepolisian terus berinovasi, tidak hanya dari sisi teknologi dan layanan publik, tetapi juga dalam membangun kepercayaan sosial melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif.
Hari Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli mengacu pada Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 sebagai tonggak berdirinya institusi Polri. Memasuki usia ke-78, Polri diharapkan semakin siap menghadapi kompleksitas keamanan nasional, terlebih di wilayah yang kini menjadi pusat pemerintahan masa depan Indonesia.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi