Dugaan Pungutan di SMP Loa Janan Disorot DPRD Kaltim, Pengawasan Pendidikan Diperketat

Eksistensi.id, Samarinda – Isu dugaan pungutan liar di SMP Negeri Loa Janan, Kutai Kartanegara, menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus ini muncul setelah sejumlah orang tua dari wilayah Tenggarong melaporkan adanya permintaan biaya masuk saat mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri tersebut.

Merespons laporan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan keprihatinannya terhadap praktik yang tidak sesuai aturan, apalagi jika terjadi tanpa dasar hukum dan kesepakatan yang sah dengan orang tua melalui komite sekolah.

“Jika memang terjadi pungutan yang tidak sah, itu sudah melanggar aturan. Harus segera ditangani,” ujar Sarkowi, Rabu (2/7/25).

Meski jenjang pendidikan SMP merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, menurut Sarkowi, DPRD Kaltim tetap memiliki tanggung jawab moril untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan.

Ia menekankan bahwa prinsip dasar pendidikan adalah memberikan akses yang adil tanpa memberatkan orang tua siswa secara finansial.

Ia juga menyoroti bahwa pungutan, seperti pembelian seragam atau iuran, hanya dibenarkan jika telah melewati kesepakatan bersama dan tidak dijadikan syarat utama penerimaan peserta didik baru.

“Kalaupun ada pungutan, harus melalui komite dan tidak boleh menjadi syarat mutlak. Jangan sampai siswa tidak bisa sekolah hanya karena tidak mampu membayar,” tegasnya.

Sarkowi menyebut bahwa DPRD kini memperluas ruang pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pendidikan di Kaltim. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan jalannya program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

“Evaluasi bisa kita lakukan dalam dua minggu, enam bulan, atau sewaktu-waktu jika ada laporan penting dari masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menyinggung pelaksanaan dua program prioritas Pemprov Kaltim di bidang pendidikan, yakni “Gratispol” dan “Jospol”. Kedua program ini disebut sebagai bagian dari janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang kini mulai diimplementasikan.

“Kita beri ruang dulu agar pemerintah menjalankan programnya. Baru setelah itu kita evaluasi. Itu wajar dalam proses kebijakan publik,” jelasnya.

DPRD Kaltim, lanjut Sarkowi, akan tetap berpegang pada landasan hukum seperti Peraturan Gubernur (Pergub), LKPJ tahunan dan lima tahunan, serta hasil audit BPK sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan.

Ia menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran administratif maupun anggaran, DPRD tidak akan ragu memberikan rekomendasi tegas, bahkan jika perlu menempuh jalur hukum.

“Setiap informasi dari masyarakat sangat penting. Maka kami ajak warga untuk tidak ragu menyampaikan laporan,” pungkasnya.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi