GratisPol Jadi Bukti Negara Hadir, DPRD Kaltim Pastikan Kebijakan Tak Sekadar Wacana

Eksistensi.id, Samarinda – Di tengah dinamika ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui program GratisPol mencoba membuktikan satu hal mendasar bahwa negara hadir dan berpihak, bukan hanya dalam bentuk janji, tapi melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan paling dasar rakyat pendidikan.

Hal ini ditekankan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel. Ia menyebut GratisPol bukan sekadar solusi teknis, tetapi cerminan dari keberanian politik untuk berpihak kepada kelompok rentan yang selama ini rawan terpinggirkan dari akses pendidikan tinggi.

“Dengan GratisPol, kita ingin menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak. Bukan hanya dalam bentuk wacana, tetapi melalui kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat,” tegas Ekti, Rabu (9/7/25).

Program GratisPol sendiri dirancang untuk membebaskan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang kuliah di dalam provinsi. Sementara bagi yang kuliah di luar Kaltim, bantuan disalurkan melalui skema beasiswa perguruan tinggi masing-masing.

Lebih dari sekadar bantuan biaya, Ekti menekankan bahwa GratisPol adalah wujud komitmen jangka panjang yang lahir dari pemetaan masalah riil di lapangan—terutama banyaknya mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah karena faktor ekonomi.

“Setiap rupiah dari APBD yang dialokasikan untuk pendidikan adalah investasi. Bukan beban. Ini akan kembali dalam bentuk SDM yang cerdas, berdaya saing, dan siap memajukan daerah,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen tidak hanya pada sisi regulasi dan pengawasan teknis, tetapi juga pada penguatan spirit keberlanjutan agar GratisPol tak berhenti sebagai program temporer yang hanya berlaku selama satu masa kepemimpinan.

GratisPol, dalam pandangan DPRD, bukan sekadar “program pendidikan”, tetapi simbol keberpihakan politik anggaran. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, pendidikan dinilai sebagai alat utama pembebasan sosial dan ekonomi rakyat.

Respon positif pun mulai terlihat. Sejumlah mahasiswa dan dosen menyampaikan apresiasi atas kehadiran program ini, yang dirasakan sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah keterbatasan.

“Kita tidak bicara soal angka semata, tapi bicara soal masa depan. Semakin banyak anak-anak Kaltim bisa kuliah tanpa terbebani biaya, maka semakin besar pula peluang daerah ini mencetak pemimpin masa depan,” ujar Ekti.

Di akhir, Ekti kembali menegaskan bahwa kebijakan pendidikan seperti GratisPol harus dilihat sebagai fondasi pembangunan berkeadilan, bukan sekadar respons sesaat terhadap tekanan sosial.

“Kalau kita serius membangun Kalimantan Timur yang maju dan berdaya saing, maka keberpihakan terhadap pendidikan harus menjadi prioritas mutlak. GratisPol adalah salah satu jalannya, dan kami akan terus kawal agar berjalan tepat sasaran,” pungkasnya.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi