Sinergi Pemprov dan Pemkot Jadi Kunci Atasi Masalah Infrastruktur Dasar di Balikpapan

Eksistensi.id, Samarinda – Di tengah transformasi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai episentrum baru Indonesia melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tantangan infrastruktur dasar di kota penyangga Balikpapan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Sejumlah kawasan padat penduduk di Balikpapan, seperti Karang Joang, Damai Bahagia, Graha Indah, Balikpapan Utara, dan Landasan Ulu, tercatat masih kekurangan layanan vital seperti air bersih, penerangan jalan, dan sistem drainase yang memadai.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, dan dinas teknis terkait, agar keluhan masyarakat tidak terus berulang.

“Masalah penerangan, drainase, dan terutama air bersih sudah menjadi keluhan menahun. Ini harus diatasi melalui koordinasi lintas instansi, bukan hanya menjadi wacana,” tegas Baba, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, DPRD Kaltim kerap menerima aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan minimnya penerangan jalan dan buruknya drainase. Namun karena hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota, pihaknya hanya dapat mendorong percepatan melalui skema bantuan keuangan (bankeu) provinsi.

Namun, pemberian bankeu tersebut tetap bergantung pada rekomendasi dari Pemerintah Kota Balikpapan, karena pelaksanaan proyek di lapangan menjadi otoritas mereka.

“Bantuan provinsi bisa digulirkan, tapi tetap harus menunggu sinyal dari Pemkot. Ini artinya koordinasi yang cepat dan intens sangat diperlukan,” ujar Baba.

Persoalan yang paling mendesak saat ini, lanjutnya, adalah akses air bersih. Di sejumlah kawasan, warga masih menggantungkan kebutuhan harian mereka pada air hujan karena belum tersambung ke jaringan distribusi air bersih.

“Ini realita yang tidak boleh dibiarkan. Masih banyak masyarakat yang mengandalkan air tadah hujan,” ucap Baba.

Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Kaltim mendorong program pipanisasi dari Samarinda ke Balikpapan, yang kini tengah dikaji oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim. Meski sebagian wilayah telah menikmati sambungan jaringan air, namun distribusinya belum menyeluruh.

“Nah, Dinas PU sedang dalam proses kajian. Di lapangan, ada yang sudah tersambung, tapi ada juga yang belum,” tutur Baba.

Baba menekankan, dengan posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga utama IKN, maka kebutuhan akan infrastruktur dasar yang merata menjadi semakin mendesak.

“Ini bukan semata soal teknis, tapi soal keberpihakan terhadap masyarakat. Pemerataan air bersih, drainase, dan penerangan harus menjadi prioritas bersama,” tutup Baba.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi