Eksistensi.id, Samarinda – Pembangunan di wilayah perbatasan seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, sulitnya akses air bersih, hingga minimnya konektivitas digital.
Namun bagi Anggota DPRD Kaltim, Yonavia, mengatasi ketimpangan itu bukan semata tugas pemerintah. Ia menegaskan, partisipasi publik adalah kunci agar pembangunan benar-benar menjangkau pelosok dan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
“Partisipasi publik sangat penting. Aspirasi masyarakat harus terus disampaikan, agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tapi juga menyentuh pelosok,” ujar legislator daerah pemilihan Kubar-Mahulu tersebut, Selasa (8/7/25).
Menurutnya, suara masyarakat yang hidup langsung dengan keterbatasan akses dan fasilitas memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan yang tepat sasaran. Ketika aspirasi disampaikan secara aktif, pemerintah memiliki pijakan kuat untuk menyusun program prioritas yang benar-benar menjawab kebutuhan nyata.
Meski mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan provinsi, Yonavia menekankan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga dan kolaborasi bersama masyarakat.
Menurutnya, pembangunan bukan hanya soal anggaran dan proyek, tetapi soal kepekaan terhadap tantangan lapangan.
“Pembangunan infrastruktur itu membuka jalan bagi akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tapi semua itu baru bisa berjalan maksimal jika masyarakat ikut terlibat sejak tahap perencanaan,” tegasnya.
Ia menggambarkan kondisi geografis Mahulu dan Kubar sebagai tantangan nyata yang membedakannya dari daerah perkotaan. Jalur transportasi yang mengandalkan sungai di sejumlah titik dan perjalanan darat yang memakan waktu berjam-jam membuat distribusi layanan publik jadi tidak merata.
Dalam konteks itu, Yonavia mendorong agar penganggaran program strategis ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Di antaranya pembangunan jalan antarkecamatan, perluasan jaringan air bersih, hingga penguatan akses internet di wilayah terpencil.
Ia juga menekankan bahwa Mahulu, sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Timur, memerlukan dukungan lebih besar agar tidak tertinggal terlalu jauh. Pemerataan pembangunan, katanya, harus menjadi visi bersama seluruh pemangku kebijakan.
“Kami di DPRD Kaltim akan terus mengawal agar daerah-daerah perbatasan tidak terabaikan. Tapi masyarakat juga harus berani bersuara. Suara warga adalah fondasi utama keadilan pembangunan,” pungkasnya.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi