KPAD Dinilai Lemah, DPRD Kaltim Desak Pemprov Tidak Setengah Hati Lindungi Anak

Eksistensi.id, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti serius lemahnya struktur dan dukungan terhadap Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim, yang dinilai belum mampu menjawab maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Sorotan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan perlindungan anak ini dijalankan oleh lembaga yang tidak diberi kekuatan. Kalau negara ingin hadir melindungi anak-anaknya, maka lembaganya harus dibekali dengan kapasitas, otoritas, dan anggaran yang memadai,” tegas Sarkowi.

Menurutnya, KPAD selama ini belum memiliki posisi strategis secara kelembagaan. Keterbatasan regulasi, anggaran, serta minimnya sumber daya manusia membuat KPAD nyaris tidak berdaya menghadapi lonjakan laporan kekerasan terhadap anak di Kaltim.

“Kami melihat KPAD ini dibentuk, tapi seperti dibiarkan jalan sendiri tanpa dukungan nyata. Ini keliru besar. Jangan anggap urusan anak hanya pelengkap. Ini soal masa depan daerah,” ujarnya.

Politisi Golkar itu bahkan menilai bahwa pendekatan pemerintah dalam membentuk lembaga perlindungan anak selama ini hanya sebatas formalitas administratif, bukan upaya yang terencana dan serius.

“Bukan soal ada atau tidaknya lembaga, tapi apakah lembaga itu bisa bekerja maksimal atau tidak. Kalau tidak diberi ruang kerja, tidak diberi kewenangan, ya bagaimana bisa melindungi anak-anak kita?” katanya.

Sarkowi juga menyoroti perlunya revisi pendekatan pembangunan manusia di Kaltim. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari indikator fisik atau ekonomi semata, melainkan juga dari seberapa serius daerah melindungi kelompok paling rentan, termasuk anak-anak.

“Kemajuan itu ilusi kalau anak-anak kita masih jadi korban kekerasan tanpa perlindungan yang nyata dari negara. Jangan bicara IKN dan investasi kalau urusan dasar seperti ini saja masih diabaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sarkowi menyatakan DPRD Kaltim siap mengawal penguatan kelembagaan KPAD, termasuk melalui dukungan anggaran. Namun, ia juga menekankan pentingnya kinerja nyata dari lembaga tersebut.

“Kami siap dorong penguatan KPAD, tapi kami juga minta mereka tunjukkan kinerja yang terukur. Jangan hanya menunggu laporan, tapi harus proaktif, punya roadmap perlindungan anak yang jelas,” imbuhnya.

Ia mendorong agar KPAD diberikan ruang yang cukup untuk bekerja independen, termasuk kewenangan lintas sektor dalam menangani dan mengadvokasi kasus kekerasan terhadap anak.

“Kalau betul mau menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas, maka jadikan KPAD sebagai institusi strategis, bukan hanya simbol,” tutur Sarkowi.

Dengan penguatan kelembagaan, sinergi lintas sektor, dan dukungan politik yang kuat, ia berharap perlindungan anak di Kaltim bisa berjalan lebih konkret dan tidak berhenti di level retorika.(ADV)