Kemendagri Cabut Larangan Kegiatan Pemerintah di Hotel, DPRD Kaltim Tekankan Kolaborasi Sehat dengan Dunia Usaha

Eksistensi.id, Samarinda – Industri perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai melihat peluang kebangkitan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mencabut larangan instansi pemerintah menggelar kegiatan di hotel.

Kebijakan ini disambut positif sebagai langkah yang bukan hanya memulihkan perputaran ekonomi, tetapi juga membuka jalan bagi kemitraan yang lebih sehat antara pemerintah dan dunia usaha.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai keputusan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap pelaku usaha yang terpukul akibat pembatasan anggaran. Selama larangan berlaku, banyak hotel kehilangan sumber pendapatan utama dari penyelenggaraan kegiatan kedinasan.

“Ini kesempatan untuk membangun kembali kerja sama, tetapi bukan hanya soal transaksi uang. Yang diutamakan adalah kolaborasi yang saling menguntungkan, memanfaatkan anggaran secara efektif, dan memberikan dampak positif lebih luas,” ujarnya, Senin (11/8/25).

Sarkowi memahami larangan sebelumnya bertujuan efisiensi anggaran, namun dampaknya cukup besar bagi sektor jasa.

Dengan aturan baru ini, ia mendorong hotel menyesuaikan harga dan layanan sesuai kemampuan anggaran pemerintah, tanpa mengorbankan kualitas.

Menurutnya, pelaku usaha perlu memandang kebijakan ini sebagai momentum memperkuat sinergi, bukan sekadar mengembalikan arus pendapatan.

“Kegiatan di hotel harus mendukung produktivitas dan kinerja instansi, sekaligus memperkuat perekonomian lokal,” tambahnya.

Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ini akan terlihat jika pemerintah dan dunia usaha mampu menjaga transparansi, efisiensi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.(ADV)