Eksistensi.id, Samarinda – Rencana anggaran Kota Samarinda tahun 2026 masih berada dalam tahap pembahasan. Sejumlah catatan dari legislatif dan eksekutif belum sepenuhnya selaras, sehingga proses sinkronisasi antara DPRD dan Pemerintah Kota masih harus diperkuat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyebut Badan Anggaran (Banggar) DPRD sedang menelaah secara mendetail draf Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Menurutnya, langkah ini penting agar kebijakan fiskal yang disusun benar-benar terarah dan bisa menjawab kebutuhan pembangunan kota.
“Pembahasan belum bisa disebut selesai karena masih ada hal-hal yang perlu dipertajam bersama pemerintah kota. Sinkronisasi ini menjadi kunci agar program nantinya tepat sasaran,” kata Helmi, Jumat (8/8/2025).
Ia juga menekankan, informasi mengenai besaran nominal anggaran akan lebih tepat bila disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda. Hal ini untuk memastikan publik menerima data resmi dan terhindar dari perbedaan informasi.
Lebih jauh, Helmi menegaskan DPRD menjaga komunikasi erat dengan pihak eksekutif. Konsultasi berulang dilakukan guna memastikan arah pembangunan yang dirumuskan mampu dilaksanakan sesuai rencana.
“Koordinasi terus kami lakukan agar perencanaan anggaran benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan. Harapannya, tahun depan seluruh program bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Dengan kondisi ini, pembahasan KUA-PPAS 2026 masih akan berlanjut sebelum nantinya ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan APBD tahun mendatang.(ADV)