Eksistensi.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak hanya difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan menjadi instrumen pembangunan produktif yang mampu menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menjelaskan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai aturan, yakni 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan sekitar 40 persen untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, ia menekankan agar setiap program infrastruktur yang dijalankan dapat memiliki nilai tambah bagi ekonomi daerah.
“Tidak ada sektor yang dipangkas. Justru kita minta agar pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek-proyek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada PAD,” ujarnya.
Rohim mencontohkan, pembangunan yang dilakukan hendaknya tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, baik dari retribusi, jasa, maupun penguatan potensi yang sudah ada.
“Pembangunan harus diarahkan pada opsi yang mampu menjadi sumber PAD baru atau meningkatkan PAD yang sudah ada. Jadi efeknya bukan hanya fisik, tetapi juga finansial bagi daerah,” jelasnya.
Dengan strategi ini, DPRD berharap APBD 2026 tidak hanya menjaga kesinambungan pelayanan dasar, tetapi sekaligus memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi PAD.
“Ini penting agar Samarinda tidak terus bergantung pada transfer pusat, tapi bisa tumbuh dengan kekuatan ekonominya sendiri,” pungkas Rohim.(ADV)