Eksistensi.id, Samarinda – Perdebatan soal rencana penerapan pendidikan kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa baru masih mengemuka, terutama setelah muncul wacana pelibatan TNI dalam masa pengenalan kehidupan kampus (PKKMB). Kekhawatiran sebagian pihak muncul karena dianggap bisa mengurangi kebebasan akademik.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai kehadiran materi wawasan kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi tidak menjadi persoalan sepanjang disampaikan secara tepat dan tidak menabrak nilai demokrasi.
“Kalau sekadar memberikan pemahaman tentang cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa, itu hal positif. Tapi jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik atau pengarahan tertentu,” tegasnya.
Menurut Salehuddin, gejala menurunnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan semangat nasionalisme sudah terlihat. Karena itu, penguatan karakter kebangsaan di kalangan mahasiswa perlu dilakukan, termasuk saat orientasi kampus.
Namun, ia menekankan pentingnya proporsionalitas agar kampus tetap menjadi ruang akademik yang bebas dari tekanan ideologi maupun intervensi politik.
“Indonesia adalah negara yang berdiri di atas keberagaman. Mahasiswa harus memahami demokrasi sekaligus semangat kebangsaan. Selama itu dijalankan dalam koridor yang sehat, saya kira sah-sah saja,” ujarnya.
Dengan demikian, wawasan kebangsaan di kampus dipandang tetap relevan, asalkan tidak berubah menjadi instrumen politik praktis yang mencederai demokrasi.(ADV)