Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Pendidikan: BOSDA, Guru Swasta, dan Sekolah Gratis Harus Sejalan

Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar tidak hanya berfokus pada program sekolah gratis.

Menurutnya, masih banyak persoalan pendidikan lain yang sama mendesaknya, mulai dari pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) hingga kesejahteraan guru swasta.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kaltim yang membahas BOSDA dan honor guru SMA serta SMK swasta, di Ruang Rapat Gedung E Lt.1 DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).

Agus menekankan, sekolah di berbagai jenjang, seperti SMA, SMK, SLB, hingga Madrasah Aliyah, menaruh harapan besar agar persoalan pendidikan ditangani lebih serius.

“Kami di DPRD berharap pembangunan pendidikan tidak berjalan setengah-setengah. Tidak bisa hanya mengandalkan jargon sekolah gratis, sementara banyak kebutuhan lain yang belum maksimal,” tegasnya.

Ia menilai, program sekolah gratis memang penting, tetapi harus dijalankan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.

“Pemprov Kaltim bertanggung jawab pada SMA, SMK, dan SLB. Jadi, program sekolah gratis sebaiknya difokuskan di jenjang itu agar manfaatnya lebih nyata dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, Agus menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan dalam penggunaan BOSDA. Menurutnya, bantuan operasional bukan sekadar menutup biaya rutin, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk mendorong kualitas pendidikan.

Tidak kalah penting, ia juga menyoroti kondisi guru swasta, khususnya di SMA dan SMK, yang sebagian besar masih menerima honor jauh dari layak.

Agus menilai, kesejahteraan guru adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim.

“Kalau guru masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimana mungkin kita berharap mereka bisa mengajar dengan maksimal?” ungkapnya.

Agus berharap rapat kerja ini tidak sekadar menjadi forum diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret bersama antara DPRD dan Pemprov.

“Dengan pengelolaan BOSDA yang tepat, perhatian pada guru swasta, serta kebijakan sekolah gratis yang sesuai kewenangan, ia optimistis mutu pendidikan di Kaltim dapat meningkat lebih baik dan merata,” tandasnya.(ADV)