DPRD Kaltim Soroti Lahan Pemprov di Jalan Angklung yang Dikuasai Oknum

Eksistensi.id, Samarinda – Aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di kawasan Jalan Angklung, Samarinda, menjadi perhatian DPRD Kaltim. Lahan strategis tersebut kini dipenuhi bangunan permanen maupun sementara, bahkan muncul aktivitas jual beli yang dinilai tidak sesuai peruntukan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menyebut hampir seluruh lahan sudah terisi bangunan.

Ia menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi.

“Dari peta yang ada, terlihat jelas lahan itu milik Pemprov. Namun sekarang sudah berdiri bangunan permanen dan sementara, bahkan ada aktivitas jual beli. Ini indikasi kuat ada oknum yang bermain,” tegas Jahidin.

Menurutnya, lemahnya pengawasan Pemprov membuat aset daerah dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun.

“Sudah puluhan tahun tidak disentuh. Saya sendiri hampir 20 tahun di sini, kondisi lahan itu memang sudah ditempati orang. Jadi bukan persoalan baru, hanya saja selama ini tidak pernah diungkap,” jelasnya.

DPRD Kaltim menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan aset negara tidak disalahgunakan.

Jahidin menekankan, jika ada pihak yang terbukti bermain, harus diproses hukum agar ada kepastian.

“Tugas kami jelas, mengamankan inventaris negara. Kalau ada oknum yang mengambil keuntungan, mereka harus ditindak secara hukum,” ujarnya.

Selain itu, DPRD menilai lahan tersebut seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat.

Jahidin menyebut lahan bisa dialihfungsikan menjadi puskesmas atau sekolah menengah atas yang manfaatnya langsung dirasakan warga.

“Lahan itu seharusnya dipakai untuk fasilitas publik. Puskesmas atau sekolah sangat dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai justru dimanfaatkan oleh segelintir orang,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjut, DPRD berencana mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait untuk memastikan status lahan dan menertibkan bangunan di atasnya.

DPRD berharap penertiban bisa mengembalikan fungsi aset negara sekaligus membuka ruang pembangunan fasilitas publik di Samarinda.(ADV)