DPRD Kaltim Desak Pemerintah Akhiri Diskriminasi antara Sekolah Negeri dan Swasta

Eksistensi.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H Baba, meminta pemerintah daerah memberikan perlakuan yang sama bagi sekolah negeri maupun swasta.

Menurut Baba, hingga kini masih ada kesan bahwa sekolah swasta hanya menjadi pelengkap sistem pendidikan, sementara sekolah negeri mendapat perhatian lebih besar. Kondisi tersebut, katanya, jelas menimbulkan ketidakadilan.

“Kita tidak ingin ada lagi istilah anak tiri bagi sekolah swasta. Anak-anak di sekolah negeri maupun swasta sama-sama anak bangsa, dan itu tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Baba juga menyoroti minimnya pelibatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) swasta dalam agenda resmi yang digelar Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah.

Hal itu, menurutnya, semakin memperkuat kesan adanya diskriminasi.

“Kadang MKKS swasta tidak diundang dalam pertemuan resmi. Padahal partisipasi mereka penting supaya semua sekolah mendapat kesempatan yang sama,” ujarnya.

Selain itu, ia mengkritisi kebijakan Pemprov Kaltim yang justru lebih banyak mengalokasikan bantuan ke perguruan tinggi, sementara pendidikan dasar dan menengah swasta masih sering terabaikan.

Padahal, kata Baba, perguruan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Masa perguruan tinggi kita bantu, padahal itu kewenangan pusat. Sementara SMA dan SMK swasta yang menjadi kewajiban kita malah terabaikan. Jangan sampai yang sunah dikerjakan, tapi yang wajib ditinggalkan,” sindirnya.

Baba menegaskan, pemerintah daerah harus menata ulang prioritas kebijakan pendidikan.

Ia berharap tidak ada lagi perbedaan perlakuan dalam hal bantuan operasional, dukungan kebijakan, maupun perhatian moral.

“Yang kita harapkan, pemerintah benar-benar hadir bagi seluruh sekolah. Kalau sekolah negeri mendapat dukungan penuh, sekolah swasta juga seharusnya merasakan hal yang sama,” tuturnya.

Dengan desakan ini, DPRD berharap Pemprov Kaltim bisa menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adil dan setara, sehingga sekolah swasta tidak lagi merasa dianaktirikan.(ADV)