Foto : Ist
Eksistensi.id, Samarinda — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas kini masuk dalam radar pengawasan DPRD Kota Samarinda. Dewan menilai standar kebersihan dan kelayakan dapur penyedia makanan perlu mendapat perhatian serius, mengingat distribusi makanan dalam program ini berlangsung dalam skala besar dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang selama ini bertumpu pada laporan tertulis tidak lagi memadai. Inspeksi langsung ke lapangan menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar.
“Pengawasan harus benar-benar turun ke lapangan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan laporan tertulis, karena kualitas makanan ditentukan langsung dari proses di dapur,” tegas Celni pada Sabtu, (25/4/26).
Untuk merealisasikan hal itu, DPRD Samarinda akan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna menggelar inspeksi langsung ke seluruh dapur penyedia makanan, baik yang baru memulai operasional maupun yang sudah berjalan. Dapur yang belum memenuhi standar kelayakan diminta menghentikan sementara kegiatannya sampai perbaikan tuntas dilakukan.
“Semua dapur harus memenuhi standar. Kalau belum layak, sebaiknya dihentikan sementara sampai dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Celni juga mengingatkan bahwa pengelolaan pangan dalam skala massal bukan perkara sederhana. Dibutuhkan kompetensi khusus di bidang sanitasi, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah dapur.
Tanggung jawab itu, menurutnya, tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja seluruh pemangku kepentingan harus turut mengambil peran.
DPRD Samarinda berharap pengawasan lintas sektor yang solid dapat memastikan program MBG berjalan sesuai standar kesehatan, aman dikonsumsi, dan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat penerima manfaat.(adv/NFD)







Users Today : 311
Users Yesterday : 600
Views Today : 412
Total views : 509249
Who's Online : 1
