Eksistensi.id, Samarinda — Angka 84 persen cakupan layanan air bersih yang dicatatkan Perumdam Tirta Kencana Samarinda belum cukup memuaskan legislatif. Di balik capaian itu, masih ada 16 persen wilayah yang belum terlayani dan itulah yang kini menjadi tekanan dari DPRD Kota Samarinda.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, usai kunjungan lapangan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun Anggaran 2025 ke Perumdam Tirta Kencana pada Selasa (28/4/2026).
Kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung pengelolaan air bersih sebagai salah satu sektor strategis penyumbang pendapatan daerah.
Ronal mengakui tren kinerja Perumdam menunjukkan perkembangan positif. Namun bagi legislatif, peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pemerataan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Capaian layanan sudah 84 persen, tapi kami masih menunggu data rinci terkait 16 persen wilayah yang belum terlayani,” ujarnya.
Data itu dinilai penting untuk menjawab keluhan warga yang hingga kini belum menikmati akses air bersih secara optimal.
Temuan di lapangan pun mempertegas urgensi tersebut di kawasan Jalan Teuku Umar misalnya, jaringan pipa sudah terpasang namun aliran air belum maksimal.
“Masih ada rumah yang hanya mendapat angin tanpa air. Ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Di sisi lain, Ronal juga menyoroti tekanan biaya operasional yang dihadapi Perumdam, terutama akibat lonjakan harga solar industri yang hampir menyentuh Rp30.000 per liter.
Meski begitu, ia mengingatkan agar kondisi itu tidak dijadikan dalih untuk menaikkan tarif kepada masyarakat apalagi pendapatan perusahaan telah melampaui target secara signifikan.
“Pendapatan meningkat, tapi yang utama adalah kepuasan masyarakat. Pelayanan harus terus ditingkatkan,” katanya.
Perhatian legislatif juga tertuju pada wilayah pinggiran seperti Sambutan dan Samarinda Seberang yang dinilai masih tertinggal dalam hal akses air bersih. Aspirasi warga Bendang-bendang soal pemanfaatan bekas lubang tambang sebagai sumber air alternatif pun turut disinggung sebagai opsi yang layak dikaji.
Ronal mendorong Perumdam tidak sekadar mengejar target cakupan 100 persen pada 2029, tetapi berupaya mencapainya lebih cepat dari jadwal.
“Wilayah-wilayah ini harus mulai dijangkau. Jangan menunggu 2029 kalau bisa dipercepat, tentu akan lebih baik,” pungkasnya.(adv)







Users Today : 248
Users Yesterday : 342
Views Today : 568
Total views : 511590
Who's Online : 4
