DPRD Samarinda Dorong Keterlibatan Swasta dan Penataan Ulang Sistem Pengangkutan Sampah

Eksistensi.id, Samarinda – Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Keterbatasan armada milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang sebagian dilaporkan mengalami kerusakan dinilai perlu segera direspons dengan pembenahan sistem, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan dengan menambah jumlah kendaraan pengangkut, melainkan harus disertai perbaikan manajemen operasional secara menyeluruh.

Ia menilai salah satu titik lemah saat ini terdapat pada ketidakteraturan jadwal pembuangan dan pengangkutan sampah yang belum berjalan optimal di lapangan.

“Banyak armada yang kondisinya sudah tidak layak dan jam pengangkutan sampah juga sering tidak teratur,” ujar Andriansyah, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, aturan terkait jam pembuangan sampah sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, yakni pada rentang waktu pukul 18.00 Wita hingga 06.00 Wita. Namun, implementasinya masih belum sepenuhnya dipatuhi masyarakat.

Ia menyebut masih ditemukan aktivitas pembuangan sampah di luar jam yang ditentukan, sehingga berdampak pada cepat penuhnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan menimbulkan penumpukan di sejumlah titik.

Untuk itu, ia mengusulkan adanya penguatan pengawasan sekaligus penataan ulang sistem TPS, termasuk penambahan fasilitas penutup seperti pintu rolling door agar area tidak bisa diakses sembarangan di luar jam operasional.

Selain itu, Andriansyah juga mendorong penyesuaian waktu pengelolaan TPS, dengan skema penutupan mulai tengah malam hingga pengangkutan dilakukan pada dini hari sampai pagi hari agar tidak mengganggu aktivitas warga.

“Kalau jadwalnya tertib, pengangkutan sampah juga bisa lebih efektif,” katanya.

DPRD juga menilai keterlibatan pihak ketiga atau swasta dapat menjadi opsi untuk membantu memperkuat kapasitas pengangkutan sampah, terutama dalam kondisi armada pemerintah yang terbatas dan membutuhkan peremajaan.(adv/Fara)