Belanja Birokrasi Samarinda Tembus 40 Persen, DPRD Soroti Ruang Fiskal untuk Pembangunan

Eksistensi.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti tingginya porsi belanja birokrasi yang masih berada di atas 40 persen dari APBD. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi karena pemerintah pusat menetapkan batas maksimal belanja rutin birokrasi daerah sebesar 30 persen.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan tingginya belanja rutin membuat ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik menjadi semakin terbatas. Karena itu, struktur anggaran perlu diarahkan agar lebih banyak memberikan dampak bagi masyarakat.

“Batas belanja birokrasi dari pusat itu maksimal 30 persen, sementara kita masih di atas 40 persen. Ini yang kita awasi, jangan sampai besar pasak daripada tiang,” ujar Samri.

Ia menyebut kondisi tersebut juga menunjukkan perlunya pemerintah daerah mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Ketika terjadi efisiensi anggaran nasional, daerah dinilai harus memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk tetap menjalankan program prioritas.

“Kita belum mampu memenuhi target itu karena selama ini terlalu dimanja dengan bantuan pusat. Begitu ada pemotongan anggaran dari pusat, kita langsung kalang kabut,” katanya.

Menghadapi penyusunan anggaran 2027, Samri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah pola penyusunan program agar tidak sekadar mengejar tingginya serapan anggaran. Setiap belanja harus memiliki hasil yang terukur dan memberikan manfaat bagi daerah.

Menurutnya, anggaran pemerintah seharusnya tidak berhenti sebagai biaya operasional, tetapi dapat diarahkan menjadi investasi yang menghasilkan dampak ekonomi maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau sekadar menghabiskan uang, siapa saja bisa. Harapan kita ke depan, anggaran yang keluar itu ibarat modal yang bisa berputar dan menghasilkan pendapatan bagi APBD,” tegasnya.

Komisi I DPRD Samarinda akan terus mengawasi struktur belanja pemerintah daerah agar efisiensi anggaran tidak hanya menjadi target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan pada kualitas pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.(adv)