Debit Sungai Menurun, DPRD Samarinda Ingatkan Dampak Kekeringan ke Distribusi Pangan

Eksistensi.id, Samarinda – Penurunan debit sungai akibat musim kemarau dinilai tidak hanya berisiko terhadap ketersediaan air bersih, tetapi juga dapat mengganggu distribusi kebutuhan pokok ke sejumlah wilayah di Kalimantan Timur.

DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah memperhitungkan dampak tersebut dalam langkah penanganan kekeringan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, wilayah yang mengandalkan jalur sungai akan menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian apabila kondisi sungai terus menyusut.

“Yang pasti kita berharap pemerintah kota, kabupaten, seluruh Kaltim itu bersatu padu, bergotong royong untuk melakukan langkah-langkah penanganan terhadap bahaya karhutla itu tadi. Kemudian sesegera mungkin melakukan antisipasi terhadap bahaya kekeringan,” ujar Deni, Senin, (24/8/26).

Menurutnya, penyurutan sungai dapat membuat mobilitas pengangkutan barang menjadi lebih sulit. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan pada akhirnya memengaruhi harga kebutuhan masyarakat di wilayah yang bergantung pada transportasi air.

“Kalau jalur sungai mulai sulit dilalui, tentu distribusi barang juga ikut terdampak. Ini yang harus dihitung pemerintah sejak awal,” katanya.

Deni meminta pemerintah memetakan daerah yang mulai mengalami penurunan ketersediaan air serta wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi sungai. Pemetaan diperlukan agar pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi masing-masing daerah.

Ia juga mengapresiasi bantuan yang telah disalurkan Pemerintah Provinsi Kaltim kepada sejumlah daerah yang terdampak kekeringan. Dukungan tersebut dinilai membantu masyarakat menghadapi kondisi yang terjadi saat ini.

Namun, Deni menilai bantuan darurat perlu dibarengi langkah antisipasi yang lebih panjang. Pemerintah harus memastikan kebutuhan air bersih tetap tersedia sekaligus menjaga distribusi bahan pokok agar tidak ikut terganggu.

“Jangan sampai ketika kondisinya sudah parah baru kita bergerak. Antisipasi harus dilakukan dari sekarang,” tegasnya.

Menurut Deni, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota perlu memperkuat koordinasi dalam menghadapi dampak kemarau. Langkah tersebut juga perlu disertai kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang cenderung meningkat ketika kondisi semakin kering.

DPRD Samarinda berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kekurangan air, tetapi juga mengantisipasi dampak berantai terhadap distribusi pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dengan pemetaan wilayah dan koordinasi sejak awal, penanganan kekeringan di Kaltim diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sebelum dampaknya semakin luas,” tandasnya.(adv)