Parkir Berlangganan Segera Diterapkan, Deni Minta Hak Pengguna Diperjelas

Eksistensi.id, Samarinda – Kejelasan manfaat bagi masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Samarinda sebelum menerapkan sistem parkir berlangganan. DPRD menilai pengguna harus memahami secara pasti hak dan ketentuan yang melekat setelah mengikuti program tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan sosialisasi tidak boleh hanya menyampaikan bahwa masyarakat diwajibkan membayar biaya berlangganan. Pemerintah perlu menjelaskan cakupan layanan secara rinci agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di lapangan.

“Masyarakat harus tahu, kalau sudah berlangganan, apa keuntungannya? Apakah bebas parkir di semua titik? Bagaimana mekanismenya? Ini harus disosialisasikan dengan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan,” tegas Deni, Jumat (28/8/26).

Menurutnya, informasi mengenai lokasi yang termasuk dalam sistem, mekanisme penggunaan hingga manfaat yang diperoleh pelanggan harus disampaikan sebelum kebijakan berjalan. Dengan demikian, masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan baru tersebut.

Deni menilai komunikasi publik menjadi bagian penting dalam perubahan kebijakan. Tanpa penjelasan yang utuh, masyarakat berpotensi mempertanyakan kewajiban yang harus dipenuhi maupun layanan yang diterima.

Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan materi sosialisasi yang mudah dipahami dan menjangkau pengguna kendaraan secara luas. Penjelasan juga harus diberikan kepada juru parkir agar tidak terjadi perbedaan informasi antara petugas dan masyarakat.

Menurut Deni, keterbukaan mengenai mekanisme parkir berlangganan sekaligus menjadi bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Warga perlu mengetahui alasan perubahan sistem serta manfaat yang hendak dicapai.

“Harapannya sosialisasi dilakukan sebelum penerapan penuh sehingga masyarakat tidak mengetahui aturan baru hanya ketika berada di lokasi parkir,” terangnya.

Dengan informasi yang jelas sejak awal, DPRD menilai potensi kesalahpahaman dapat ditekan dan masyarakat dapat mengikuti perubahan sistem dengan lebih baik. (adv)