DPRD Samarinda Usulkan Sarana Trans Samarinda Masuk Program 2027

Eksistensi.id, Samarinda – Penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum di Samarinda didorong masuk dalam rencana pembangunan 2027. DPRD Kota Samarinda mengusulkan dukungan terhadap program Trans Samarinda agar pemerintah memiliki kesiapan untuk menyediakan layanan angkutan umum bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar, Achmad Sukamto, mengatakan kebutuhan angkutan umum tidak hanya berkaitan dengan penyediaan armada, tetapi juga sarana pendukung yang menunjang operasionalnya.

“Dari DPR kita mengusulkan ke pemerintah dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana angkutan umum Trans Samarinda,” ujar Sukamto, Jumat (28/8/2026).

Menurutnya, penyediaan angkutan umum juga memiliki dasar hukum. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan angkutan umum untuk kepentingan masyarakat.

“Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum. Di situ pada Pasal 138 ayat 1, pemerintah wajib menyediakan prasarana angkutan umum untuk kepentingan masyarakat umum,” jelasnya.

Sukamto menyebut konsep Trans Samarinda nantinya menggunakan armada bus. Pengelolaannya dapat melibatkan pihak ketiga, sedangkan koordinasi program berada pada Dinas Perhubungan.

Karena itu, ia meminta kebutuhan program tersebut mulai diperhitungkan dalam perencanaan 2027. Pemerintah perlu menentukan kebutuhan armada, fasilitas pendukung serta pola operasional agar program dapat disiapkan secara realistis.

DPRD menilai keberadaan angkutan umum dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas di dalam kota. Layanan tersebut juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan perjalanan warga dan kondisi jaringan jalan yang ada.

Sukamto berharap usulan tersebut dapat masuk dalam pembahasan program pemerintah tahun depan. Menurutnya, perencanaan sejak awal diperlukan agar Trans Samarinda tidak berhenti sebagai wacana, tetapi memiliki tahapan yang jelas menuju pelaksanaan.

“Yang kita dorong sekarang bagaimana pemerintah menyiapkan sarana dan prasarananya, sehingga ketika program dijalankan masyarakat memang sudah memiliki layanan angkutan umum yang layak,” pungkasnya. (adv)