Karhutla Terus Terjadi, Abdul Rohim Desak Pemkot Samarinda Aktifkan Kembali Status Tanggap Darurat

Eksistensi.id SAMARINDA – Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendorong Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan status bencana nasional. Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda didorong kembali memberlakukan status tanggap darurat agar penanganan kebakaran dapat diperkuat melalui pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Rohim menilai, kebakaran yang terus berulang dan mulai berdampak pada kehidupan masyarakat membutuhkan penanganan serius. Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah perlu didukung langkah konkret dari pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan sarana pemadaman serta perlindungan bagi petugas dan relawan.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah bertemu dengan anggota DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan karhutla. Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap kondisi kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah.

“Dengan situasi kebakaran di mana-mana, menurut saya karhutla di Samarinda ditetapkan sebagai kondisi tanggap darurat, sehingga dana BTT bisa diakses untuk memenuhi semua fasilitas pemadaman kebakaran,” kata Rohim.

Menurutnya, status tanggap darurat sebelumnya pernah diterapkan di Samarinda, tetapi kemudian dicabut. Padahal, kebakaran masih terus berlangsung dan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Salah satunya, memburuknya kualitas udara yang turut mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Rohim menyebutkan, alokasi dana BTT Pemkot Samarinda telah meningkat dari Rp10 miliar menjadi Rp13 miliar. Ia menilai anggaran tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan peralatan pemadam kebakaran, termasuk alat pelindung diri bagi petugas maupun relawan.

Kebutuhan mendesak itu juga menjadi perhatian setelah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) melaporkan adanya peralatan pemadam yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat proses pemadaman ketika petugas menghadapi kebakaran di lapangan.

“Kalau itu harus diakses dengan status tanggap darurat, ya oleh kota ditetapkan saja. Ini terjadi setiap hari dan sudah berdampak,” ujarnya.

Selain kelengkapan peralatan, Rohim menekankan pentingnya menjamin keselamatan seluruh personel yang terlibat dalam penanganan karhutla. Ia mengingatkan agar kejadian di daerah lain yang menewaskan tiga petugas setelah terjebak kobaran api tidak sampai terjadi di Samarinda.

“Kita tidak ingin itu terjadi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kebutuhan dasar relawan yang sebenarnya dapat segera dipenuhi dengan anggaran relatif kecil. Rohim mencontohkan kebutuhan pembelian selang pemadam yang diperkirakan hanya memerlukan dana sekitar Rp3 juta. Menurutnya, kebutuhan semacam ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas penanganan kebakaran.

Rohim berharap Pemkot Samarinda segera mengevaluasi kembali status penanganan karhutla agar dukungan anggaran dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan. Di saat bersamaan, pemerintah pusat diminta mempertimbangkan peningkatan status penanganan menjadi bencana nasional agar bantuan dan dukungan yang dibutuhkan dapat diperkuat.

“Kita berharap pemerintah daerah segera memperkuat penanganan di tingkat kota dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional,” demikian Rohim.

Penulis : REZKY
Editor : redaksi