Grand City Kembangkan Kawasan, DPRD Minta Dampak Lingkungan Diperhitungkan

Eksistensi.id, Samarinda – Rencana pengembangan kawasan Grand City di Samarinda Seberang diminta tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga Perumahan Keledang Mas. DPRD Kota Samarinda mengingatkan pengembang PT BSD agar memperhitungkan dampak pembangunan terhadap lingkungan, terutama potensi banjir yang masih menjadi persoalan di kawasan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan mitigasi banjir perlu menjadi perhatian dalam proses pengembangan dan pematangan lahan. Terlebih, kawasan Samarinda Seberang, khususnya Jalan Bung Tomo, masih kerap mengalami banjir ketika musim hujan.

“Jangan sampai nanti ketika mereka melakukan pengembangan atau pembangunan pematangan lahan di perumahan itu menimbulkan efek banjir,” tegas Denim Senin (2/12/26).

Selain persoalan lingkungan, DPRD juga menyoroti rencana peninggian jalan di jalur dua perumahan serta perubahan gerbang kawasan. Kedua hal tersebut menjadi keluhan warga karena berkaitan langsung dengan kondisi dan identitas lingkungan tempat tinggal mereka.

Terkait gerbang, Deni menilai perubahan untuk memperkuat identitas Samarinda Green City pada dasarnya dapat diterima. Namun, identitas Perumahan Keledang Mas harus tetap dipertahankan agar tidak hilang akibat pengembangan tersebut.

“Jangan sampai yang dilakukan itu tidak dikomunikasikan dengan masyarakat dan tidak menghilangkan identitas dari Perumahan Keledang Mas sebelumnya,” ujarnya.

Ia menyebut pengembang telah memperlihatkan rancangan gerbang yang mengakomodasi kedua identitas kawasan. Meski demikian, komunikasi dengan warga tetap diperlukan agar perubahan tersebut tidak memicu persoalan baru.

DPRD juga meminta PT BSD menjalankan sembilan poin kesepakatan bersama warga dan pemerintah kecamatan yang dibahas pada 12 Oktober 2026. Kesepakatan itu mencakup aspek teknis pembangunan, pengaturan jam operasional, serta penanganan dampak debu.

Deni menekankan seluruh kesepakatan tersebut perlu diperhatikan selama proses pengembangan berlangsung agar kepentingan warga tetap terlindungi.(adv/DPRD/Nurfa)