Eksistensi.id, KALTIM– Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan isu pemberhentian Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemicu kegaduhan politik. Ia meminta publik mengedepankan sikap kritis dan menunggu kepastian informasi sebelum memberikan tanggapan.
Menurut Salehuddin, dinamika yang menyangkut posisi Wakil Presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Karena itu, setiap tahapan harus diserahkan kepada lembaga negara yang berwenang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Ia menilai, masyarakat perlu memahami bahwa persoalan tersebut tidak dapat disikapi hanya berdasarkan informasi yang beredar. Terlebih, perkembangan isu politik yang belum memiliki kejelasan berpotensi memunculkan kesimpulan keliru apabila tidak disertai pemahaman terhadap prosedur hukum.
“Apapun dinamikanya, kita berharap masyarakat harus cermat dan jangan terprovokasi,” ujarnya, Sabtu (14/11/26).
Politikus dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) itu menjelaskan, apabila surat atau usulan pemberhentian telah disampaikan kepada Presiden, proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme konstitusional. Tahapan tersebut nantinya melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai ketentuan yang mengatur pemberhentian Wakil Presiden.
Salehuddin meminta masyarakat tidak mendahului proses yang sedang berjalan dengan membangun asumsi maupun reaksi berlebihan. Menurutnya, keputusan terkait persoalan tersebut harus menunggu tahapan resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan.
“Kita tunggu saja bagaimana proses selanjutnya,” katanya.
Selain persoalan ketatanegaraan, Salehuddin turut mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Ia menilai, dinamika politik yang berkepanjangan jangan sampai mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pembangunan dan upaya menjaga perekonomian nasional.
Karena itu, ia mengajak masyarakat menyampaikan pandangan secara proporsional tanpa terbawa emosi. Perbedaan sikap dalam menyikapi persoalan politik, menurutnya, tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum dan kepentingan bersama.
“Jangan sampai masyarakat terbawa emosi atau mengambil pertimbangan secara singkat,” tegasnya.
Salehuddin berharap seluruh dinamika terkait isu pemberhentian Wakil Presiden dapat diselesaikan melalui prosedur yang berlaku. Dengan demikian, stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan pemerintah dapat berkonsentrasi menjalankan program pembangunan serta menjaga kondisi ekonomi nasional.
“Harapannya, semua proses bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga pemerintahan tetap fokus membangun dan menstabilkan ekonomi,” tandas Salehuddin.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Dani










Users Today : 57
Users Yesterday : 960
Views Today : 80
Total views : 701250
Who's Online : 2
