Eksistensi.id, KALTIM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menyoroti masih lemahnya kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat. Persoalan muncul ketika lahan yang telah ditempati dan dikelola secara turun-temurun justru masuk dalam wilayah perizinan perusahaan, sehingga memicu sengketa antara warga dan pelaku usaha.
Menurut Firnadi, konflik pertanahan seperti ini tidak hanya ditemukan pada sektor perkebunan kelapa sawit, tetapi juga pertambangan dan pertanian. Ketiga sektor tersebut memiliki kebutuhan lahan yang besar, sehingga persoalan batas wilayah dan legalitas penguasaan tanah perlu mendapat perhatian serius.
Ia mengatakan, masyarakat kerap baru mengetahui adanya klaim perusahaan ketika melakukan pengecekan terhadap status tanah yang selama ini mereka tempati. Padahal, lahan tersebut telah diwariskan dari orang tua dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun.
“Di lapangan itu masyarakat sudah turun-temurun berdiam di satu tempat, sudah mewarisi itu dari orang tuanya. Ternyata ketika mereka mengecek status tanahnya, tiba-tiba ada pihak lain yang menyatakan tanah yang mereka tempati itu sudah dikuasai melalui izin yang diberikan,” ujar Firnadi, Sabtu (14/11/26).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak terlepas dari proses administrasi perizinan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat, setiap tahapan penerbitan izin membutuhkan kesesuaian data dan kejelasan status lahan.
Ketidaksinkronan administrasi berpotensi menyebabkan wilayah yang sebelumnya dikuasai masyarakat masuk dalam izin usaha pihak lain. Bahkan, dalam kondisi tertentu, izin Hak Guna Usaha (HGU) dapat terbit pada kawasan yang masih memiliki riwayat penguasaan oleh warga.
Kompleksitas persoalan semakin terlihat dari beragamnya status kawasan di Kaltim. Firnadi menyebut terdapat kawasan hutan, Hutan Produksi Terbatas (HPT), kawasan transmigrasi hingga Areal Penggunaan Lain (APL) yang masing-masing memiliki ketentuan pengelolaan berbeda.
Karena itu, penyelesaian sengketa tidak cukup hanya dengan mempertemukan dokumen kepemilikan masyarakat dan perizinan perusahaan. Pemerintah perlu menelusuri riwayat penguasaan tanah, kesesuaian administrasi, serta proses penerbitan izin yang menjadi dasar munculnya klaim.
“Ini banyak faktor dalam tata kelola penanganan administrasi kenapa ada tumpang tindih. Saya kira problematik lahan itu memang melibatkan banyak pihak dan punya keanehan tersendiri. Makanya ada BPN, karena memang banyak masalah di situ,” pungkasnya.
Firnadi menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting dalam penelusuran persoalan administrasi pertanahan. Koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar konflik tidak terus berlarut dan masyarakat memperoleh kepastian atas tanah yang telah lama mereka kuasai.
“Harapannya pembenahan tata kelola pertanahan dilakukan secara menyeluruh, sehingga penerbitan izin usaha tidak mengabaikan riwayat penguasaan lahan masyarakat serta dapat mencegah munculnya sengketa agraria baru di Kaltim,” tandasnya.(Adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Dani










Users Today : 57
Users Yesterday : 960
Views Today : 89
Total views : 701259
Who's Online : 2
