Eksistensi.id, KALTIM – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola, khususnya menyangkut integritas pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas makanan, hingga pengawasan pelaksanaan program.
Menurut Agusriansyah, MBG memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi lokal dengan melibatkan warung, toko, dan pelaku usaha masyarakat sebagai bagian dari rantai penyediaan bahan pangan.
“Program MBG ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik dan perlu didukung pemerintah daerah. Selain memberikan pemenuhan gizi kepada masyarakat, program ini juga bisa menggerakkan ekonomi lokal. Uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan seharusnya dapat berputar di masyarakat melalui warung, toko, dan pelaku usaha setempat,” ujarnya, Selasa (17/11/26).
Namun, ia menilai tujuan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan integritas pihak yang terlibat. Agusriansyah menyoroti masih adanya persoalan dalam pengelolaan SPPG maupun dapur penyedia makanan, termasuk dugaan penyalahgunaan dan manipulasi yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul, termasuk kasus keracunan makanan, harus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
“Yang perlu dibenahi adalah sumber daya manusia dan integritas pengelolanya. SPPG harus dikelola oleh orang-orang yang bertanggung jawab, begitu juga penyediaan makanannya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan persoalan karena pengelolaan dan pengawasannya tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap jenis makanan yang disediakan, terutama dengan mempertimbangkan ketahanan makanan agar tidak mudah basi.
“Selain itu, pengawasan pemerintah daerah melalui satuan tugas dinilai perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan program,” terangnya.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Fara








Users Today : 1001
Users Yesterday : 1011
Views Today : 1703
Total views : 704418
Who's Online : 3
