Agusriansyah: Sekolah Harus Kelola Sendiri Program Makan Bergizi Gratis agar Lebih Efisien dan Tepat Sasaran

Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mendorong agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah dikelola langsung oleh pihak internal sekolah, bukan oleh pihak ketiga.

Menurutnya, pendekatan ini lebih realistis untuk menjamin efisiensi, transparansi, serta penyesuaian menu makanan dengan kebutuhan spesifik siswa di masing-masing daerah.

“Program MBG ini sangat strategis karena merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Tapi kita tidak bisa tutup mata di lapangan masih banyak problem teknis yang harus diperbaiki,” ujar Agusriansyah, Senin (30/6/25).

Ia menjelaskan bahwa model pelaksanaan MBG saat ini, yang cenderung diserahkan kepada penyedia pihak ketiga lewat proses tender, berisiko tidak menjawab kebutuhan nyata di sekolah.

Hal itu, menurutnya, berdampak pada kualitas makanan yang disediakan dan efektivitas program secara keseluruhan.

“Saya usulkan agar setiap sekolah membentuk tim pelaksana sendiri, dengan alokasi anggaran yang jelas per siswa. Dengan begitu, mereka bisa menyusun menu yang sesuai, melakukan pengelolaan langsung, dan menyusun SPj yang lebih transparan,” katanya.

Agusriansyah juga menyoroti adanya laporan dari beberapa sekolah yang menyebut bahwa menu makanan sebelum MBG justru lebih berkualitas dibandingkan yang sekarang disediakan oleh rekanan penyedia.

“Kita temukan fakta bahwa makanan sebelum ada program MBG justru lebih representatif. Ini jadi catatan penting bahwa pendekatan bottom-up lebih tepat untuk program semacam ini,” jelas politisi PKS tersebut.

Ia menegaskan, program MBG sejatinya adalah langkah besar untuk memerangi malnutrisi anak-anak sekolah, namun implementasinya harus lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

“Program ini bagus, tapi jangan seragam pendekatannya. Daerah berbeda-beda, sekolah berbeda-beda. Biarkan mereka berkreasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya,” tambahnya.

Sebagai bentuk evaluasi, Agusriansyah juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melibatkan langsung sekolah dalam monitoring dan pelaporan, serta menyusun kebijakan teknis yang memberi ruang otonomi bagi satuan pendidikan dalam pelaksanaan MBG.

“Jika dikelola langsung oleh sekolah, maka mereka akan merasa lebih memiliki. Kita bisa pastikan juga bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk meningkatkan gizi, bukan sekadar memenuhi proyek formalitas,” tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri diluncurkan pada Januari 2025 dan menjadi salah satu program prioritas nasional untuk mendongkrak kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.(ADV)