Eksistensi.id, Samarinda Samarinda – Meningkatnya jumlah lulusan doktoral di Kalimantan Timur dinilai belum berbanding lurus dengan peran mereka dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai kondisi ini sebagai peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut Agusriansyah, banyak alumni S3 terutama dari Universitas Mulawarman yang memiliki kompetensi akademik dan pengalaman riset mumpuni, namun belum dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan daerah.
“Jumlah lulusan program doktoral kita meningkat tiap tahun, tapi kontribusinya dalam pembangunan pendidikan masih sangat terbatas,” ujar Agusriansyah.
Ia menekankan bahwa pendekatan ilmiah berbasis riset harus dijadikan fondasi dalam menyusun kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, kampus, dan komunitas akademik sangat penting untuk diperkuat.
“Banyak hasil penelitian yang potensial, tapi berhenti di rak perpustakaan atau jurnal. Padahal, jika dikolaborasikan dengan pemerintah, hasilnya bisa jauh lebih berdampak,” jelasnya.
Agusriansyah juga menyoroti pentingnya peran alumni doktoral dalam mendukung perbaikan kualitas tenaga pendidik, penyusunan kurikulum yang adaptif, serta pengembangan sumber daya manusia di tingkat daerah.
Sebagai bentuk komitmen, ia mengusulkan dibukanya ruang dialog reguler antara akademisi dan pemangku kebijakan, agar pertukaran ide berjalan dua arah.
Selain itu, ia mendorong peningkatan pengakuan terhadap program doktoral di Unmul agar kontribusi akademisi lokal mendapat tempat di kancah nasional.
“Jika kita ingin pendidikan Kaltim lebih maju dan responsif terhadap tantangan zaman, maka kita harus mulai dari kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan data. Peran akademisi sangat krusial di sini,” pungkasnya.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Eka Mandiri
i