Eksistensi.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan pentingnya akselerasi ekonomi dalam penyusunan APBD 2026 sebagai langkah menghadapi dinamika fiskal nasional yang kian tidak menentu.
Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai ketergantungan berlebihan terhadap dana transfer pusat berpotensi melemahkan daerah ketika terjadi pemangkasan anggaran.
“Kalau daerah terlalu mengandalkan dana transfer dari pusat, dampaknya akan terasa berat saat ada pemotongan. Karena itu, kita harus memperkuat kemandirian fiskal melalui PAD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, target PAD Samarinda saat ini berada di kisaran Rp1,2 triliun atau sekitar 20 persen dari total APBD Rp5,3 triliun. Dengan tema akselerasi ekonomi 2026, pemerintah kota didorong untuk meningkatkan capaian tersebut agar komposisi PAD semakin sehat.
“Dari Rp1,3 triliun kita berharap bisa naik ke Rp1,5 triliun bahkan lebih. Kalau PAD bisa tembus 30-40 persen dari APBD, Samarinda akan lebih tahan menghadapi tekanan fiskal dari pusat,” jelasnya.
Menurut Rohim, penguatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan pungutan lama, melainkan perlu inovasi lewat pembangunan infrastruktur produktif, pengelolaan aset daerah, hingga perluasan basis pajak dan retribusi yang berkeadilan.
“Pembangunan infrastruktur ke depan jangan sekadar proyek, tapi harus diarahkan agar mampu memicu pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan pada akhirnya memperkuat PAD,” tegasnya.
Dengan strategi tersebut, DPRD berharap Samarinda mampu menjaga kesinambungan pembangunan meski terjadi pengurangan dana transfer pusat.
“Kalau PAD kita kuat, pembangunan bisa tetap berjalan meskipun pusat melakukan pemangkasan. Kuncinya ada di akselerasi ekonomi daerah,” pungkas Rohim.(ADV)