Akses Jalan Rawan Banjir di Kukar Perlu Penanganan Khusus, Guntur Minta Strategi Pembangunan Disesuaikan Kondisi Wilayah

Eksistensi.id, Samarinda – Ketimpangan infrastruktur di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan perlunya pendekatan khusus dalam menangani pembangunan jalan di kawasan dengan karakteristik geografis ekstrem, khususnya daerah-daerah yang rawan banjir dan sulit dijangkau.

“Beberapa waktu lalu, Gubernur melintasi jalur Bayan Brum hingga Tabang dan kembali melalui Sebelimbingan. Dari situ beliau bisa menyaksikan langsung seperti apa kondisi jalan yang dihadapi warga setiap hari,” ujar Guntur, Sabtu (28/6/25).

Menurutnya, sebagian besar kerusakan jalan di kawasan tersebut disebabkan oleh pemilihan material yang tidak sesuai dengan kondisi lahan. Banyak ruas jalan dibangun di atas lahan rawa dan hanya ditimbun lalu diaspal, yang kemudian mudah rusak saat terendam air.

“Dulu memang ada tekanan dari masyarakat yang sudah bertahun-tahun menunggu akses jalan. Akhirnya jalan diaspal, tapi kita tahu sendiri, aspal tak akan bertahan di daerah yang sering banjir. Seharusnya sejak awal dibangun dengan semenisasi,” jelasnya.

Guntur mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kukar yang mulai menerapkan semenisasi di beberapa ruas jalan penting, termasuk akses utama menuju Kecamatan Tabang. Namun, ia menekankan bahwa proses ini perlu dipercepat karena peran vital jalan tersebut bagi masyarakat pedalaman.

“Saya sempat turun langsung ke lapangan dan melihat progresnya. Sudah ada semenisasi, tapi ini belum cukup. Jalur ini jadi urat nadi mobilitas warga di hulu Kukar, jadi percepatan pembangunan mutlak dibutuhkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, luas wilayah Kukar yang membentang luas dengan jarak tempuh antarwilayah mencapai delapan hingga sembilan jam membuat pembangunan infrastruktur di sana memerlukan kebijakan dan anggaran yang disesuaikan dengan tantangan di lapangan.

“Jarak dari Samarinda ke Tabang bisa memakan waktu sembilan jam lebih. Ini bukan soal jumlah penduduk, tapi soal tantangan geografis. Jadi pendekatannya pun harus berbeda,” ujarnya.

Guntur juga mengingatkan, apabila hambatan infrastruktur tidak segera diatasi, maka akan memperbesar kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ia mendorong agar pemerintah provinsi memberikan alokasi anggaran khusus dan mengutamakan wilayah terisolasi dalam pembangunan infrastruktur dasar.

“Kalau dibiarkan, maka desa-desa di pedalaman akan makin tertinggal. Kita butuh intervensi nyata agar semua wilayah mendapat akses dan layanan yang setara,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Guntur berharap kerja sama yang lebih solid antara pemerintah kabupaten dan provinsi bisa segera terwujud. Ia menyebut Kukar memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), dan akses jalan harus menjadi prioritas utama.

“Dengan kepemimpinan baru di provinsi maupun kabupaten, saya harap komunikasi bisa lebih terbuka dan kolaborasi bisa ditingkatkan. Kukar ini punya posisi penting, dan infrastruktur jalan harus jadi perhatian utama ke depan,” pungkasnya.(ADV)