Eksistensi.id, Samarinda — Di tengah meningkatnya kekhawatiran atas penyebaran penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS di Kota Samarinda, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) yang secara khusus akan fokus pada dua isu kesehatan krusial tersebut.
Ia menilai, respons terhadap penyakit menular perlu lebih dari sekadar program rutin, tetapi harus diperkuat dengan kebijakan legislatif yang konkret dan berkelanjutan.
“Kami mengusulkan pembentukan pansus khusus yang akan menangani TBC dan HIV/AIDS secara menyeluruh. Ini bukan isu kecil, dan kami merasa perlu ada instrumen khusus di DPRD untuk menanganinya,” ujar Novan, Jumat (20/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa dari empat pansus aktif saat ini, sebagian besar tengah mengajukan inisiatif pembentukan pansus baru, sebagai bentuk respons terhadap isu prioritas yang berkembang di masyarakat.
Komisi IV, lanjut Novan, ingin memastikan bahwa penanganan TBC dan HIV/AIDS tidak tertinggal dari agenda kebijakan lainnya.
“Penanganan TBC dan HIV/AIDS memerlukan pendekatan lintas sektor. Tanpa keterlibatan berbagai pihak dari dinas kesehatan hingga lembaga layanan sosial, upaya kita tidak akan maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan di lapangan masih sangat nyata—dari kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya akses layanan kesehatan, hingga stigma yang masih melekat terhadap penderita. Inilah yang mendorong Komisi IV untuk mendorong kerja legislatif yang lebih terstruktur melalui keberadaan pansus.
Lebih dari sekadar forum diskusi, pansus ini nantinya akan dirancang sebagai motor penggerak kebijakan—dari penyusunan regulasi, evaluasi program, hingga pengawalan anggaran bidang kesehatan. Komitmen lintas instansi pun akan didorong agar koordinasi dan eksekusi kebijakan lebih optimal.
“Kami ingin pansus ini bisa menjadi penggerak utama dalam memperkuat layanan kesehatan dan membangun sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap ancaman penyakit menular,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari inisiatif ini adalah menciptakan sistem kesehatan yang tidak hanya lebih tangguh secara infrastruktur, tetapi juga inklusif bagi kelompok rentan yang selama ini kerap terabaikan dalam layanan publik.
“Tujuan akhirnya adalah layanan kesehatan yang lebih baik dan masyarakat Samarinda yang lebih terlindungi. Ini bentuk tanggung jawab moral dan politik kami terhadap isu-isu kesehatan publik,” pungkasnya.(ADV)