Anhar Sebut Penerapan Pajak Kantin Sekolah Bebani Masyarakat

Keterangan Foto:Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar.

Eksistensi.id Samarinda – Wacana tentang penerapan pajak untuk kantin sekolah yang tengah dibahas di Jakarta mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk di Samarinda.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak diterapkan di kota ini jika tujuannya hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anhar menyatakan bahwa masih ada banyak potensi PAD lain yang dapat dimaksimalkan tanpa harus membebani pedagang kecil di lingkungan sekolah.

Ia menilai bahwa penerapan pajak terhadap kantin sekolah berisiko merugikan pedagang dan memberi tekanan ekonomi tambahan kepada siswa serta keluarga mereka.

“Di sekolah, terdapat berbagai lapisan ekonomi keluarga, mulai dari yang mampu hingga yang kurang mampu. Kebijakan seperti ini justru dapat memperburuk kondisi mereka yang sudah terbebani,” ujar Anhar pada Selasa (18/2/2025).

Anhar juga menyoroti tingginya beban pajak yang sudah dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditarik oleh pemerintah pusat maupun pajak-pajak daerah lainnya.

Dengan keadaan ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih, ia khawatir kebijakan ini akan semakin memberatkan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu.

“Jika pajak ini diterapkan, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pemilik kantin, namun juga akan menyulitkan siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas. Mereka bisa kesulitan mendapatkan makanan dengan harga yang wajar,” ujar Anhar dengan tegas.

Politisi ini juga berpendapat bahwa Pemerintah Kota Samarinda masih memiliki banyak alternatif untuk meningkatkan PAD tanpa harus memungut pajak dari kantin sekolah.

Ia menyarankan agar Pemkot fokus pada pengelolaan sektor lain yang lebih potensial, seperti kawasan Teras Samarinda, Taman Samarendah, dan sistem parkir di jalan-jalan utama yang dinilai sering mengalami kebocoran pendapatan.

“Saya yakin Wali Kota Andi Harun adalah pemimpin yang cerdas dan mampu menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan PAD. Masih banyak cara lain yang lebih efektif tanpa harus membebani kantin sekolah,” tambah Anhar.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, Anhar berharap Pemkot Samarinda dapat mempertimbangkan dengan matang kebijakan pajak yang akan diterapkan, khususnya di sektor pendidikan, agar tidak menambah beban kepada masyarakat yang sudah kesulitan.

Penulis: Nisnun

Editor: Redaksi Eksistensi