EKSISTENSI .id.KUKAR.Tekan inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melucurkan program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program tersebut diluncurkan secara resmi Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono di halaman Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong, Selasa (11/3/2025) sore.
Sunggono dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya, agar program GPM dapat memperkuat perekonomian masyarakat serta menjaga ketahanan pangan.
“Salah satu kewajiban pemerintah adalah menjaga ketahanan pangan. Ini mencakup stabilitas pasokan, pengembangan komoditas strategis, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” katanya.
Sunggono juga menyoroti tantangan distribusi pangan, seperti ketidakefisienan rantai distribusi, fluktuasi harga, dan ketidakseimbangan pasokan di beberapa daerah. Ia menambahkan bahwa Pemkab Kukar telah menerima laporan terkait masalah ini dan terus berupaya mengatasi hambatan distribusi dengan berbagai langkah mitigasi.
“Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi gangguan distribusi akibat cuaca, infrastruktur, atau masalah lainnya. Langkah-langkah antisipatif akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi tetap lancar,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar, Ahyani Fadianur Diani, mengatakan bahwa Gerakan Pangan Murah bertujuan memberikan akses pangan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. GPM juga menjadi komitmen Pemkab Kukar dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengembangan potensi lokal.
“GPM ini bukan hanya program nasional, tetapi juga bagian dari upaya Pemkab Kukar untuk memperkuat ketahanan pangan daerah,” kata Ahyani. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan produktif, seperti sawah, kebun, dan pekarangan rumah, untuk budidaya tanaman, ikan, dan ternak guna memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Gerakan Pangan Murah ini dilaksanakan selama dua hari, yakni 11-12 Maret 2025, dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB di halaman parkir Masjid Agung Sultan Sulaiman, Tenggarong. Kegiatan ini melibatkan sejumlah stakeholder, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.(adv)