Eksistensi.id, Samarinda — Hampir setahun setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Juli 2024, Jembatan Pulau Balang di Penajam Paser Utara (PPU) masih belum benar-benar bisa dinikmati masyarakat.
Infrastruktur megah yang digadang sebagai penghubung strategis Balikpapan–PPU–IKN ini justru masih terkunci akses permanennya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menilai kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi warga PPU yang sejak lama menanti hadirnya jalur darat baru.
“Jembatan ini impian warga PPU. Jalan akses sudah selesai, jembatan berdiri kokoh, tapi sampai sekarang belum dibuka untuk umum,” ujarnya, Jumat (1/8/25).
Hingga kini, masyarakat hanya merasakan manfaat jembatan secara terbatas, yakni saat arus mudik-balik Lebaran dengan sistem buka-tutup satu arah.
Baharuddin mengaku pihaknya pun belum mendapat penjelasan teknis yang jelas terkait alasan belum difungsikannya jembatan tersebut.
Menurutnya, Jembatan Pulau Balang lebih dari sekadar proyek fisik. Bagi masyarakat PPU, jembatan ini adalah simbol pemerataan pembangunan sekaligus pintu percepatan ekonomi.
“Kalau dibuka resmi, biaya logistik bisa turun, distribusi barang lebih lancar, dan harga kebutuhan pokok otomatis lebih terjangkau,” jelasnya.
Ia juga menyoroti aspek keamanan. Selama ini masyarakat masih bergantung pada transportasi air seperti feri atau speedboat, yang risikonya lebih besar.
“Setelah insiden kapal tenggelam kemarin, masyarakat semakin waspada. Kehadiran jembatan akan jauh lebih aman dan nyaman. Transportasi feri pun lambat laun akan berkurang peminatnya,” tegasnya.
Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim, Baharuddin mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil langkah konkret.
“Jangan sampai jembatan megah ini hanya jadi monumen. Sudah waktunya pemerintah membuka akses permanen agar harapan masyarakat benar-benar terwujud,” pungkasnya.(ADV)