Bangun Kepercayaan Publik, Ekti Imanuel Tekankan Transparansi Tahapan Program Prioritas Kaltim

Eksistensi.id, Samarinda — Di tengah antusiasme masyarakat terhadap sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai bahwa membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap tahapan dan mekanisme pelaksanaan program sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan harapan.

“Masyarakat sering kali berharap hasil yang instan. Padahal, setiap program pemerintah membutuhkan proses yang jelas—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan,” ujar Ekti, Minggu (29/6/25).

Ia mencontohkan program pendidikan gratis dan insentif guru swasta, yang dikenal dengan nama Gratispol dan Jospol, sebagai dua inisiatif yang mendapat perhatian luas dari publik. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa percepatan program harus tetap berjalan sesuai aturan agar hasilnya berkelanjutan dan tepat sasaran.

“Program ini sudah sangat ditunggu. Tapi kami tegaskan, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor peraturan. Jangan sampai dipaksakan hanya demi kecepatan, tapi justru menabrak aturan yang ada,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Ekti menyebut, implementasi program Gratispol untuk mahasiswa baru telah direncanakan mulai tahun 2025. Ia memastikan DPRD dan Pemprov sejalan dalam mengawal prioritas pembangunan pendidikan, termasuk dengan menyiapkan dukungan anggaran yang memadai dalam APBD 2026.

“Sudah jelas disampaikan oleh Gubernur dan Wagub bahwa tahun ini program pendidikan gratis dimulai untuk mahasiswa baru. Dan APBD tahun depan akan memperkuatnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ekti menilai pentingnya sinergi antara Pemprov, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan program. Ia menyebut pengawasan legislatif tidak hanya soal kontrol, tapi juga tentang membangun ruang dialog yang memperkuat implementasi kebijakan.

“Peran DPRD bukan hanya mengawasi, tapi juga memastikan proses pembangunan sesuai dengan arah RPJMD. Kita ingin masyarakat tahu, apa yang dijanjikan, sedang dalam proses, bukan sekadar slogan,” tuturnya.

Sebagai penutup, Ekti menegaskan bahwa dukungan legislatif terhadap visi dan misi kepala daerah akan terus dikawal dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan pada masyarakat.

“Kami punya tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal janji-janji pembangunan. Keberhasilan program tak hanya soal pelaksanaan teknis, tapi juga tentang bagaimana publik bisa percaya dan terlibat dalam prosesnya,” pungkasnya.(ADV)